9 Fraksi Sampaikan Saran dan Kritik Terkait Ranperda APBD 2019

 Radarjambi.co.id - SAROLANGUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Senin (26/11) sore kembali menggelar Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Amir Mahmud didampingi H Hapis Hasbiallah.

Agenda paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019.

Amir Mahmud saat membuka paripurna mengatakan, Sidang Paripurna yang dilaksanakan tersebut merupakan lanjutan dari Paripurna sebelumnya yakni Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang (APBD) tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan Kamis lalu (22/11).

Sidang Paripurna kemarin dihadiri Wakil Bupati H Hillalatil Badri didampingi Sekda H Thabroni Rozali. Juga terlihat hadir para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya yang disampikan M Fadlan Arafiqi menyampaikan beberapa catatan diantaranya permintaan kepada Dukcapil untuk mencocokkan data pemilih dengan KPU Sarolangun karena masih ditemukan selisih.

Fraksi PKB juga mempertanyakan apakah di Kabupaten Sarolangun sudah terbentuk Dewan Pengupahan untuk menyikapi UMP dan UMK.

Fraksi Hanura melalui Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada TPAD dan Tim Banggar yang secara bersama-sama bekerjakeras guna menyelesaikan Ranperda APBD 2019. Hanura meminta eksekutif memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan meminta Pemkab dalam megusung program pembangunan lebih selektif.

Fraksi Nasdem melalui Azrai Wahab juga memberikan saran, yaitu menyarankan Pemkab untuk menggunakan sistem aplikasi elektronik dalam setiap pelayanan terhadap masyarakat, sehingga prinsip transparan dan akuntabel benar-benar terwujud.

Nasdem juga meminta Pol PP cepat tanggap dengan kondisi masyarakat terutama yang berkaitan dengan penegakan Perda.

‘‘Kami juga memberikan apresiasi kepada dinas terkait yang memperjuangkan dana alokasi khusus (DAK) dan meminta dinas terkait terus melakukan koordinasi sehingga dana pusat lebih banyak lagi didapat yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sarolangun,’’ katanya.

Fraksi Gerindra melalui Slamet Kastalo mengingatkan Pemkab berhati-hati dengan pemenang tender proyek dengan nilai penawaran yang sangat rendah dan meminta Pemkab lebih selektif memperpanjang kontrak honorer.

‘‘Penerimaan tenaga kontak atau honorer juga harus dilakukan seleksi secara terbuka sesua dengan kebutuhan,’’ sebut Slamet Kastalo.

Supratman dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab dalam membuat program sesuai dengan skala kebutuhan dan meminta Dinas Pendidikan merealisasikan tunjangan bagi guru non sertifkasi dan guru daerah terpencil.

Fraksi PKS melalui Muhammad Syafi’i juga menyampaikan saran dan kritik terutama terkait kualitas infrastruktur yang dinilai belum terlalu baik dan meminta Pemkab melaksanakan proyek infrastruktur di awal tahun.

PKS juga mempertanyakan pembangunan jembatan Bathin Pengambang, dimana pada anggaran 2019 cuma dianggarkan agar bisa dilalui kendaraan roda dua, padahal masyarakat menginnginkan jembatan bisa dilalui kendaraan roda empat.

Sementara H Akmal juru bicara Fraksi Partai Demokrat meminta Pemkab untuk menaikkan insentif imam masjid, khatib dan pegawai sarak mengingat selama ini insentifnya masih sangat kecil tak sebanding dengan tanggungjawab yang diemban.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya M Lutvi meminta ASN dijararan Pemkab untuk tidak terlibat poitik praktis mengingat tahun 2019 mendatang merupakan tahun politik pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

Fraksi Golkar melalui H Sardaini juga meminta Pemkab terutama Dinas PUPR agar melaksanakan proyek infrastruktur di awal tahun.

Sementara itu Wabup Hillalatil Badri saat diwawancarai wartawan usai paripurna mengatakan, apa yang menjadi saran dan kritik fraksi di DPRD, Pemkab pada prinsipnya sangat sependapat.

‘‘Pandangan umum yang disampaikan dewan sifatnya masih tergolong normatif dan kita eksekutif sangat sependapat, seperti halnya masalah ASN tidak ikut berpolitik praktis, itu memang sudah diatur undang-undang,’’ katanya.

Soal kualitas infrastruktur juga menurutnya Pemkab terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan program pembangunan tetap mengedepankan skala prioritas.

‘‘Kita akan menampung semua saran dan kritik dari dewan untuk kepentinghan masyarakat,’’ katanya.

Di tempat terpisah kepala Bappeda Dedi Hendri, ketika ditanya terkait permintaan sejumlah fraksi untuk meningkatkan kesejahteraan honorer menurutnya, untuk menaikkan gaji honorer cukup sulit, karena keterbatasan anggaran dan jumlah honorer sangat banyak.

‘‘Kalau dinaikkan akan sangat membebani anggaran, karena jumlahnya sangat banyak,’’ katanya.

Dijadwalkan Rabu 27 November 2018 akan dilakukan Paripurna DPRD dengan agenda jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi.

Reporter : C. Rangkuti

Editor     : Hilman