Peserta BPJS Dua Daerah Terancam Tak bisa Berobat di RS Swasta

Radarjambi.co.id - JAMBI - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan rekomendasi bagi rumah sakit yang belum terakreditasi untuk tetap dapat melanjutkan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019.

Surat rekomendasi tersebut diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Samsiran Halim, Selasa (8/1). Ia mengatakan, masih banyak rumah sakit yang belum diakreditasi sehingga mendapat dispensasi.

Dari sekitar 600 rumah sakit se-Indonesia terdapat kisaran 500 rumah sakit belum terakreditasi.

"Rumah sakit yang belum ada akreditasinya masih dibolehkan jalin kerjasama tetapi diberi waktu hingga Juni 2019. Jika masih belum terakreditasi juga, maka tidak akan meneruskan kerjasama lagi," terang Samsiran.

Untuk wilayah Jambi sendiri, Samsiran menyebut rumah sakit swasta yang tidak terakreditasi di Kabupaten Bungo ada dua, Muaro Jambi juga dua, yaitu di Sungai Gelam dan Sungai Bahar.

"Kemudian di Kerinci satu. Dan itu diberi kesempatan mengejar akreditasi," ujarnya.

Samsiran juga mengimbau masyarakat pengguna BPJS Kesehatan untuk tidak perlu risau dan khawatir akan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS.

Sebelumnya terhitung mulai 1 Januari 2019 antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Jambi, yakni tiga rumah sakit, yakni RS Mayang Medical Center, Rumah Sakit Kambang, Rumah Sakit Royal Prima dan Klinik Mata Kambang.

Hal tersebut dinilai tidak baik oleh Walikota Jambi Syarif Fasha.

Walikota Jambi Sy Fasha mengatakan, BPJS tidak melakukan perpanjangan kerjasama terhadap tiga rumah sakit dan satu klinik mata.

Itu sesuatu yang tidak baik, karena pemerintah pusat getol-getolnya ingin memberikan pelayanan cepat, murah dan manusia untuk masyarakat.

BPJS full ditopang dana pemerintah pusat dan masyarakat. Pegawainya juga digaji dengan besar.

Makanya ada program BPJS. Asuransi kesehatan swasta yang lain saat ini sudah tidak berjalan lagi (mati suri).

“Harusnya gak lebih manusiawilah, kalau ada kesalahan rumah sakit, jangan bunuh rumah sakitnya. Perbaiki sistemnya, ditakar atau ada oknum di majaemennya,” kata Fasha, kemarin (3/2).

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori