Puluhan Warga Geruduk Kantor Bupati Minta Pengelolaan Minyak Legal

Radarjambi.co.id - MUARABULIAN - Sejumlah warga dari Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang yang tergabung dari Dewan Pimpinan Daerah Indonesia Bersatu (PEKAT IB) berunjuk rasa didepan Kantor Bupati Batanghari, Rabu (16/1).

Unjuk rasa tersebut menyampaikan Persoalan terkait penertiban dan penanganan yang sedang dilaksanakan saat ini di Desa Pompa Air dan Desa Bungku terhadap kegiatan penambangan sumur minyak tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh masyarakat.

Fauzan yang menjadi koordinator dalam aksi tersebut menyampaikan pihaknya berharap penertiban tersebut hendaknya dilaksanakan dengan cara persuasif, dan dipersiapkan solusi bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat.

"Kami minta keadilan dari para penegak hukum, dan para penguasa,"ungkap Fauzan.

Sementara itu Herlas salah satu pengunjuk rasa menyampaikan pihaknya sangat mengutuk keras apabila dilakukan dengan upaya intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat.

"Kami minta solusi yang kongkret terhadap keberlangsungan penghidupan masyarakat, dan juga kami minta pengelolaan sumur minyak milik masyarakat legal sesuai undang-undang,"ungkap Herlas.

Kemudian dalam aksi unjuk rasa tersebut terlihat dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

"Untuk pengamanan kita mengerahkan 71 anggota polres Batanghari,"ungkap IPTU Supradono Kasubag Humas Polres Batanghari.

Menurut warga, pihak Pertamina telah melarang warga melakukan aktifitas Illegal Driling (pengeboran minyak).

Pihak pertamina mengklaim wilayah yang di lakukan pengeboran warga merupakan lahan Pertamina.

Padahal, lahan tersebut merupakan lahan milik warga sendiri.

"Masyarakat sampai dikejar kejar pihak Pertamina. Padahal itu merupakan lahan milik warga sendiri,"kata Teguh selaku pendamping masyarakat.

Setelah menggelar orasi di depan gerbang kantor Bupati, akhirnya sejumlah perwakilan diterima pihak pemkab Batanghari.

Sejumlah perwakilan berkoordinasi langsung dengan Asisten I Bupati Very Ardiansyah. Perwakilan mengharapkan kepada pihak pemkab agar Tim Terpadu bisa menyelesaikan kasus ini.

"Masyarakat butuh makan, jika mereka kerja dihalang halangi, bagaimana mereka mau bertahan hidup. Sementara harga sawit dan karet semakin anjlok," ujar Teguh.

Selain itu, mereka mendesak timdu Batanghari segera ambil tindakan. Masalahnya, sejauh ini masyarakat telah ditakut takuti oleh pihak pertamina. Dengan alasan, kawasan yang dilakukan untuk aktifitas Illegal Driling merupakan Wilayah Kawasan Pertamina (WKP).

"Kami mengharapkan pihak timdu segera ambil tindakan," harapnya.

Menanggapi hal ini Asisten I Bupati Very Ardiansyah, menegaskan bahwa, untuk solusi legalitasnya belum ada. NamunTimdu akan mencari solusi masalah yang timbul dimasyarakat.

"Pernah kita bicarakan dengan pertamina. namun terbentur dengan peraturan undang undang. Untuk menyetop tindakan Intimidasi pertamina bukan kewenangan pemkab. Kasus ini akan ditindak lanjuti, untuk fasilitas negara yang ada dalam WKP, kami minta jangan dirusak,"kata Asisten I Bupati Very Ardiansyah.

Reporter : Didi

Editor     : Ansori