Sekda Buka Rakor Dukcapil Digital Se-Provinsi Jambi tahun 2019

RADARJAMBI.CO.ID,- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas SosDukcapil segera mengejar target agar 98% masyarakat Provinsi Jambi memiliki KTP Elektronik. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2019 sekaligus Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi masa jabatan 2018 s.d 2023.

Acara belangsung, Senin (2/4/2019) bertempat di hotel Shang Ratu. Hadir pada kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI, Dr.Ir.I Gede Suratno, MMA, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional yang diwakili oleh Ketua Departemen Pemberian Penghargaan Setio Sapto Nugroho, SH,Msi, Kadis Sosial Dukcapil Arief Munandar, SE dan undangan.

Dalam Rakor ini juga dilaksanakan pelepasan pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) ke Kabupaten Sarolangun, dan Lounching GO Digital, Pemberian Penghargaan kepada Bupati/Walikota dengan Pelayanan terbaik yaang diraih oleh Kabupaten Muaro Jambi untuk pelayanan perekaman KTP elektronik , Pelayanan Cakupan Akta Kelahiran kepada Kabupaten Kerinci, Pelayanan Kartu Identitas Anak Kabupaten Tebo, Penerbitan akta kematian diterima oleh Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo untuk Penerapan Tanda Tangan Elektronik.

Dalam sesi wawancara Sekda menjelaskan bahwa program dari Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dan penyelenggaraan pemilu khususnya dalam menghadapi dinamika Pemilu diharapkan agar data pemilih bisa diselesaikan dengan tepat dan Gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan dalam pelayanan serentak rekam dan cetak KTP elektronik yang direncanakan pelaksanaannya di Kabupaten Sarolangun agar dapat dimanfaatkan bersama-sama sehingga diharapkan mampu menjadi gerakan di dalam melakukan inovasi di antaranya penuntasan 100% rekam dan cetak KTP elektronik bagi seluruh warga dengan program jemput bola ke seluruh pelosok Negeri sampai ke level Desa pelayanan.

“ Setelah membuka data tentang kependudukan salah satu Kabupaten kita yang angka untuk perekaman KTP masih rendah adalah Kabupaten Sarolangun, beberapa hal penyebabnya karena disana terdapat SDA yang awalnya kita kesulitan untuk mencapai lokasi tempat mereka bermukin dan ada pemikiran dari Kadis SosDukcapil karena beliau pernah menjabat sebagai PJ Bupati di Sarolangun dan beliau mengerti dan tahu betul kondisi wilayah Sarolangun, dan kalau itu dikerjakan dengna Dukcapil Kabupaten akan sangat kesulitan. Untuk mengejar angka ketertinggalan apalagi kita menghadapi Pilpres dan Pileg di tahun 2019 ini, maka programnya dikerjakan keroyokan untuk merekam KTP elektronik ada lima kecamatan yang menurut data sangat rendah angkanya, sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten dan menghimbau agar siapa saja masyarakat yang belum memiliki KTP segera datang ke kecamatan yang telah dipilih untuk merekam dan langsung cetak. Pelaksanaan di Kabupaten dilaksanakan tanggal 3 s.d 4 April dua hari pelaksanaan target sekitar 17 ribu jiwa yang belum terekam akan tercapai dan jika sudah terekam maka angka pencapaian saat ini sekitar 96,45% bisa mencapai angka 98%,”ujar Sekda.

Dilanjutkan Sekda bahwa upaya ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Dinas SosDukcapil dan langkah ini sangat kita dukung syaratnya salah satu adalah KTP Elektronik atau melalui surat keterangan dari Dinas Dukcapil.”Untuk menyukseskan Pilpres dan Pileg maka Dinas Dukcapil se- Provinsi Jambi akan siap sedia di kantor karena siapa tahu ada yang membutuhkan surat keterangan dan mengkonfirmasi surat yang dikeluarkan Dukcapil, maka kita akan kejar pada saat pelaksanaan perekaman di Sarolangun kita akan membawa alat,SDM dan pendampingan Kemendagri akan kita kerahkan kesana”ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI, Dr.Ir.I Gede Suratno, MMA menyatakan bahwa Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mengandung makna bahwa semua jajaran warga negara Indonesia Apakah itu dia pejabat pengusaha aparatur, masyarakat biasa, masalah administrasi ini harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa, karena masalah kependudukan sejatinya adalah masalah negara. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lembah, gunung, sungai, pulau-pulau terluar, laut dan lain sebagainya tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi untuk melakukan pendataan. Dan sesuai dengan amanat konstitusi kita di mana waktu negara kita dibentuk bahwa siapa saja yang akan masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilindungi dan akan disejahterakan tanpa terkecuali”ujar Gede.

Dilanjutkannya dengan dilaunchingnya dukcapil go digital berarti mendeklarasikan bahwa pemerintah akan melakukan perubahan paradigma di dalam melayani masyarakat.

“Dengan berpikir dukcapil go digital maka jam kerja adalah 24/7, 24 jam perhari tujuh hari dalam seminggu dimana masyarakat dari bangun, habis salat subuh dia bangun kemudian dia mendaftarkan akte kelahirannya, dia bisa lakukan dari rumah maka sistem kita itu tidak boleh mati sedetikpun, dalam satu tahun berarti kita akan melayani masyarakat 24/7 itu konsekuensi logis dari pada dukcapil digital kemudian tidak lagi hanya di kantor dukcapil saja bisa di mana-mana orang bisa mengurus dokumen kependudukan dari mana-mana itu “ungkapnya.

Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional yang diwakili oleh Ketua Departemen Pemberian Penghargaan Setio Sapto Nugroho, SH,Msi menyatakan bahwa keberadaan Korpri jangan dianggap hanya sekedar pelengkap suatu institusi saja melainkan harus dapat memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara, harus mampu memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan anggota dan keluarganya harus mampu menjadi perekat pemersatu bangsa.

“Kita semua berharap bahwa pegawai Republik Indonesia tetap menjadi garda terdepan dalam pembangunan karakter bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa . Oleh karena itu hendaklah pegawai ASN bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan kerja masing-masing melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota di bidang hukum dengan mendirikan LBH, di bidang ekonomi dengan mendirikan koperasi, dengan ini diharapkan mampu menuju masa depan yang lebih baik, dengan tekad dan upaya kita untuk menjadikan Kopri lebih maju dan Korpri mampu menjadi agen perubahan karakter bangsa “ujar Setio.(Humas Pemprov Jambi)