7 Pimpinan Tinggi Pratama Dirotasi

radarjambi.co.id-SAROLANGUN-Sedikitnya 7 pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dirotasi. Ketujuh tersebut, yakni posisi jabatan Kepala Bappeda dijabat oleh H Lukman MPd, sebelumnya H Lukman menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Jabatan Kadisidik yang baru diabat, Helmi SH, sebelumnya Helmi SH menjabat sebagai Kadisdukcapil.

Sementara itu, jabatan Kadisdukcapil yang baru dijabat oleh H Arsyad, sebelumnya menjabat sebagai Kadisnaker. Sedangkan, jabatan Kadisnaker yang baru masih kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt)

Bukan hanya itu, posisi jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dijabat oleh H Adnan HS, sedangkan untuk jabatan Kadinkes yang baru masih kosong dan dijabat oleh Plt, sebelumnya jabatan DPPKB yang lama dijabat oleh Ramawi, kini Ramawi dilantik sebagai staf ahli bidang administrasi dan keuangan.

Begitu juga dengan posisi jabatan staf ahli bidang ahli dan hukum kini dijabat oleh darul Rozi, sebelumnya Darul Rozi menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), tapi kini posisi jabatan terbaru DPTSP masih kosong dan dijabat oleh Plt.

Selain itu, posisi jabatan Kepala Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) yang baru dijabat oleh Drs H Sakwan, sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang hukum dan politik.

Wabup, H Hillalatil Badri saat dimintai keterangan pasca acara pelantikan dan pengukuhan pejabat mengatakan, pergesaran dan promosi jabatan pejabat dalam birokrasi itu dinilai lumrah.

"Harapan kita agar pejabat yang dilantik bisa meningkatkan kinerja, kemudian promosi jabatan yang dilakukan ini tetap mengacu pada nilai kelayakan, "ujarnya.

Salah satu penilaian yang dilakukan pada pelantikan ini, kata Wabup adalah pejabat yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Keliling (Subling) disamping itu kinerja yang sudah dicapai oleh ASN itu sendiri.

"Bagi ASN yang aktif mengikuti Subling maka mendapatkan promosi khusus,"ucapnya.
Ketika ditanya, bagaimana dengan adanya kekosongan 7 jabatan eselon II di OPD, disebutkan Wabup kekosongan sementara eselon II tersebut akan dijabat oleh Plt, kemudian langkah selanjutnya akan segera dilakukan lelang jabatan untuk eselon II.

"Setelah adanya hasil lelang jabatan untuk eselon II nanti, maka akan dilakukan pelantikan. Misalkan adanya salah Kabag yang mengikuti lelang eselon II, lalu terpilih menjadi kepala OPD, otomatis kekosongan posisi Kabag yang sebelum dijabatnya tersebut akan diisi oleh pejabat yang layak lainnya,"paparnya.

Terpisah, Kepala BKPSDM, H A Waldi Bakri mengatakan, dari 7 eselon II atau jabatan selevel kepala OPD yang akan dilakukan lelang dikalkulasikan berjumlah sekitar 30 orang peserta lelang.

Ditegaskan H Awaldi, bagian dari tolak ukur kinerja utama dari penilaian pelantikan ini, yakni Subling. Lebih penting lagi, kinerja, disipilin, loyalitas hasil Sidak, integritas dan lainnya sangat mempengaruhi terhadap pelantikan pejabat,

"Pak Bupati dan pak Wabup merupakan pelopor Subling, tentu saja Subling masuk dalam penilaian dalam pelantikan. Dari hasil evaluasi Subling tercatat ada 6 orang pejabat yang mendapatkan demosi atau penurunan jabatan, "ujarnya.

Menurutnya, jika lelang jabatan terlaksana dengan mulus diperkirakan satu bulan setengah kita akan menghasilkan pejabat yang baru.

"Lelang jabatan 7 eselon II untuk Kepal OPD dilakukan secara terpisah dengan lelang jabatan Sekda. Kita prioritaskan untuk lelang jabatan di eselon II untuk Kepala OPD terlebih dahulu,"katanya.

Dijelaskan Kepala BKPSDM, untuk lelang jabatan Sekda dilakukan secara khusus atau berdiri sendiri karena kewenangan dari panitia provinsi.

"Terkait dengan lelang jabatan Sekda akan diajukan anggarannya pada APBD Perubahan 2019,"tambahnya.

Lantas ditanya, jadwal pasti lelang jabatan eselon II, kata H Awaldi Bakri akan dilakukan secepatnya.

"Kami akan koordinasi dengan BKN Palembang karena tahun ini kita mengambil assesor dari BKN Palembang,"pungkasnya.

Perlu diketahui, sebanyak 7 Kepala OPD yang akan dilelang, yakni Disnakertrans, Diskannak, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dewan.

Reporter    : Carles   R

Editor        : Ansory S