Sekda Buka Rakor Daerah Perencanaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM se-Provinsi Jambi

RADARJAMBI.CO.ID,-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto, M.Si berharap agar koperasi bertumbuh dan bisa menyerap tenaga kerja. Harapan tersebut dikemukakannya saat  membuka Rapat Koordinasi  Daerah Perencanaan Pusat dan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan UKM se-Provinsi Jambi tahun 2019, Rabu (25/9), di Hotel O2 Weston.  Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan sarana koordinasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Hadir pada kesempatan ini Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM-RI Ginda Pandapotan Siregar.

Sekda menyampaikan, maksud dan tujuan rakor adalah sebagai sarana berbagi informasi dalam pengusulan dan penyusunan program kegiatan di tahun depan sehingga terwujud sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Selain harapan agar koperasi bertumbuh dan menyerap tenaga kerja, Sekda mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian mulai dari banyaknya koperasi dan UMKM yang tidak berkembang bahkan tidak aktif atau mati.

“Rakor ini memiliki makna yang sangat  strategis mengingat peran koperasi dan UKM di Provinsi Jambi mempunyai kontribusi yang cukup penting di sektor ekonomi. Tugas pemerintah dan kita bersama untuk membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan hukum yang dikelola secara profesional, dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi, yang dapat  diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dengan demikian, koperasi dapat merefleksikan gerakan ekonomi kerakyatan, yang siap bersaing dengan sistem perekonomian lainnya, bahkan bisa bersaing dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujar Sekda.

Sekda mengatakan, melihat perkembangan perkoperasian di Provinsi Jambi, ada satu hal yang cukup menggembirakan yaitu perkembangan perkoperasian, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama jika dilihat dari jumlah masyarakat Jambi yang menjadi anggota koperasi, mengalami kenaikan. Akan tetapi hal tersebut belum diikuti dengan kenaikan dari segi kualitas.

“Hal ini terlihat dari data jumlah tahun 2018 sebanyak 3.534 unit, terdiri dari 2.504 koperasi aktif dan 1.030 koperasi tidak aktif. Sedangkan dari koperasi aktif yang bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) baru mencapai 698 unit koperasi, atau mencapai 28%. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan yang telibat dalam perkoperasian. Dengan kondisi seperti ini yang masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan baik pada kelembagaan usaha maupun permodalan, hal ini telah membatasi ruang gerak,” kata Sekda.

“Masalah lain yang dihadapi adalah pada keterbatasan SDM dalam mengelola koperasi dan UMKM, terutama dalam pelaksanaan manajemen, terbatasnya akses informasi, terbatasnya penerapan teknologi dan sempitnya lingkup dasar. Oleh karena itu, hendaknya diantisipasi dengan program pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan diklat, bintek maupun koordinasi,” lanjut Sekda.

Sekda mengimbau semua jajaran yang menangani koperasi di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi memberikan pendampingan dan pelayanan terhadap pengelolaan koperasi dan UKM dengan sistem jemput bola.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Hamdan,SH,M.Si menyampaikan, Rakorda menjadi salah satu upaya dan solusi dalam mengantisipasi serta menghadapi tantangan global persaingan-persaingan bidang ekonomi, khususnya masyarakat Provinsi Jambi,  dan Rakorda juga merupakan sarana koordinasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah kedepan.

 “Rakor juga merupakan bagian dari penyusunan rencana kegiatan pemerintah. Berbagai program kerja yang telah dilaksanakan daerah merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan peluang untuk masyarakat kita untuk berkembang. Guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi dalam pemberdayaan koperasi dan UKM menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar Hamdan.

Hamdan menjelaskan, pemerintah telah memiliki berbagai program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM yang dilaksanakan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat .

”Oleh karena itu, rakorda yang dilaksanakan tingkat Provinsi Jambi ini berusaha membangun komitmen dan kerjasama seluruh dinas yang membidangi koperasi, perdagangan dan perindustrian serta UMKM yang ada di wilayah Provinsi Jambi, sehingga ada sinkronisasi pembinaan serta regulasi yang menjadi pedoman bersama seluruh stakeholder dibidang koperasi dan UMKM,“ terang Hamdan.