radarjambi.co.id-TANJABBARAT-Rapat kerja kordinasi (Rakor) gabungan komisi I, II, III DPRD Tanjungjabung barat dengan pemerintah molor lebih dari dua jam, Senin ( 23/12).
"Iya kami pun kesal berjam-jam nunggu, tertunda rapatnya karna hanya beberapa irang anggota dan pimpinan dewan tidak hadir. Menurut jadwal rapat undanganya pukul 09 Wib," ujar salah satu anggota Dewan Tanjabbar yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ditanyai perihal rapat, anggota dewan ini mengatakan tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat dari RT 11,12,13 dan 14 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal ilir.
"Terkait atas matinya sejumlah tanaman dan ternak yang diduga dampak dari pembangunan proyek pekantoran di belakang kantor Bupati Tanjung jabung barat, hingga menimbulkan luapan air sungai yang begitu tinggi," terangnya.
Sementara Seketaris umum cabang HMI Tanjungjabung barat Najemul Ahyat, yang saat itu berada di gedung DPRD Tanjabbarat ketika diminta tangapan terkait molornya rapat tersebut, mengatakan tidak komitmennya jadwal waktu rapat tersebut mencerminkan kurang tanggapnya anggota DPRD Tanjabbar dengan keluhan masyarakat.
"Tidak tepatnya waktu agenda rapat ini terkesan sudah seringkali terjadi. Apalagi rapat tidak dihadiri bupati dan wakil bupati, semua terkesan malas-malasan legeslatifnya,"cetus Pemuda Sekum HMI ini.
Bedasarkan data yang dihimpun digedung DPRD Tanjab barat, molornya rapat penting tesebut diduga tidak mencukupi korum atau banyak Dewan bahkan pimpinan yang belum hadir.
Pantauan didalam ruang rapat gedung DPRD pada pukul 11.00 wib, terlihat hanya berapa anggota Dewan yang sudah hadir, sedangkan untuk SKPD terkait yang diundang telah banyak yang hadir dari pukul 09.00 Wib tesebut.
Meski demikian, akhirnya rapat tetap dilaksanakan sekitap pukul 11.45 wib karena mencukupi kuorum dan Wakil ketua DPRD Tanjabbarat, H Syafril Simamora dari politisi PAN yang baru hadir lansung membuka rapat.(ken)
Editor : Ansory S
Mantan Pimpinan DPRD Sarolangun 2014-2019, H Hapis Hasbiallah Kembalikan Mobnas
PP Dukung DPRD Buat Perda Perusahaan Wajib Berkantor di Tebo
Dewan Sesalkan Pengolahan Aspal Ilegal Diberi Kelonggaran oleh DLH
Terkait Isu Dewan Main Proyek, Komisi II : Jangan Berkoar-koar di Medsos
Komisi IV Minta Diknas Segerakan Defenitif Kepala Sekolah Masih Jabat Plt
Mewakili Pj Wali Kota, Staf Ahli Moncar Tutup Diklat PKA Pemerintah Kota Jambi