Dibalik Opini WTP, 8 Fraksi DPRD Sorot Aset dan Temuan BPK

RADARJAMBI.CO.ID-SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun pada Senin (06/07) sekitar pukul 14.30 WIB menggelar rapat paripurna tingkat I tahap II DPRD dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda pertanggungjawan pelaksana APBD tahun anggaran 2019 bertempat di ruang pola utama Pemkab Sarolangun.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Tontawi Jauhari SE didampingi dua unsur pimpinan dewan, Aang Purnama SE MM dan Syahrial Gunawan. Selain itu, hadir 29 dari 35 anggota DPRD.

Dari eksekutif hadir Bupati Sarolangun, Drs H Cek Endra, Wakil Bupati, H Hillalatil Badri, Sekda Ir Endang Abdul Naser dan sejumlah OPD dan Forkopimda.

Jalannya paripurna ditandai dengan ketukan palu oleh pimpinan rapat paripurna, Tontawi Jauhari, selanjutnya diminta kepada 8 fraksi untuk menyebutkan nama juru bicara yang menjadi perwakilan fraksi untuk penyampaian pandangan umum.

"Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum 8 fraksi ini, kita akan mendengarkan penyampaian dari masing pembicara fraksi,”katanya.

Pandangan umum fraksi Golkar disampaikan oleh pembicara Cik Marleni, pembicara PDI Perjuangan Asmarul, pembicara Demokrat H Muhammad Syaihu, pembicara PPP Muhammad Zabidi, pembicara PAN Sapto Agung Prasetyo, pebicara PKB Muslimin dan pembicara Gerindra Abdul Basyid SH.

Berdasarkan keterangan yang dirangkum di ruang paripurna, sepertinya 8 pembicara fraksi kesemuanya membeberkan pujian dan apresiasi terhadap Pemkab Sarolangun atas perolehan predikat opini WTP atas LHP tentang LKPD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Sebaliknya, hampir semua fraksi menyorot soal penertiban aset dan temuan BPK atas LHP tentang LKPD tahun anggaran 2019.   

Pembicara fraksi Golkar, Cik Marleni menyuguhkan apresiasi yang tinggi atas Pemkab Sarolangun atas pencapaian predikat opini WTP. Kemudian, mempertanyakan kendala terhadap seputaran serapan belanja dalam program dan kegiatan yang mana masih ada temuan dari BPK Perwakilan Jambi. Disamping itu menyinggung yang berkaitan dengan penyelesaian dan status hukum terhadap aset yang bermasalah.

“Fraksi Golkar minta temuan BPK Perwakilan Jambi untuk ditindaklanjuti sesuia dengan aturan,”katanya.

Pembicara fraksi PDI Perjuangan, Asmarul juga membeberkan apresiasi kepada Pemkab Sarolangun yang telah bekerja keras dalam meraih predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Jambi. Selanjutnya mendorong eksekutif dalam peningkatan PAD.

“Kami berharap eksekutif tetap konsisten pada aturan, begitu juga terhadap pemerataan pembangunan, kami minta diperhatikan pada daerah pelosok,”ucapnya.

Pembicara fraksi Demokrat, H Muhammad Syaihu juga memberikan apresiasi atas perolehan predikat opini WTP. Selain itu, mempertanyakan soal jumlah aset kendaraan dinas roda dua dan roda empat sejak berdirinya Kabupaten Sarolangun, kemudian mempertanyakan keberadaan aset kendaraan dinas di Dishub, termasuk mobil colt diesel bantuan dari pusat.

“Kami fraksi Demokrat juga ingin mengetahui status tanah yang diperuntukkan untuk perumahan PNS dengan nomor sertifikat 16, 17 dan 18, setahu kami kalau sudah digadaikan ke pihak bank, mengapa tidak diproses koperasi,”jelasnya.

H Muhammad Syaihu menjelaskan, bahwa jika ada pegawai yang berakhir masa jabatannya, maka kendaraan dinas dikembalikan ke pemerintah, namun yang menjadi pertanyaan, dimana kendaraan tersebut, apakah bisa dierahkan ke pihak ketiga tanpa melalui Sekda, apa fungsi sekda dalam pengelolaan aset.

“Fraksi Demokrat juga mempertanyakan penyebab sehingga adanya temuan BPK di PU dan DP3A, bagaimana cara penyelesaian atas temuan BPK tersebut,”tegasnya.   

Pembicara PKS, Siti Aisyah juga memberikan apresiasi ke Pemkab atas peroleh WTP.

“Fraksi PKS minta Pemkab untuk menertibkan aset sesuai dengan aturan,”ujarnya.

Pembicara Fraksi PPP, Muhammad Zabidi mencetuskan apreasiasi atas perdikat opini WTP yang diraih Pemkab.

“Fraksi PPP berharap semua program yang dilakukan tetap transpran dan tertib sehingga temuan BPK tidak terjadi,”jelasnya.

Pembiacara PAN, Sapto Agung Prasetyo tidak mau ketinggalan dalam memberikan apresiasi ke Pemkab yang telah mempertahankan predikat opini WTP.

“Fraksi PAN berharap dengan adanya temuan BPK Provinsi Jambi, agar pengawasan internal diperkuat. Kami juga mempertanyakan kendala tentang penertban aset serta penyelesaian hukum jika yang berkaitan dengan persoalan dengan pihak ketiga,”cetusnya.

Pembicara PKB, Muslimin memberikan penghargaan atas perolehan opini WTP. Namun, mempertanyakan kendala inventarisasi aset daerah dan masih ada  5 ratus porsil aset tanah yang belum disertifikat.

“Fraksi PKB juga menyinggung soal temuan BPK senilai Rp 9,8 Milyar di PU dan DP3A,” katanya.

Pembicara Gerindra, Abdul Basyid SH tak mau kalah dalam pemberian
apresiasi kepada Pemkab dalam penyusunan LHP tentang LKPD tahun anggaran 2029 dengan predikat opini WTP.

“Sebagai catatan, agar temuan BPK Perwakilan Jambi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu,”tandasnya.

PENULIS: CHARLES R

EDITOR: ANSORY S