Jelang Tahapan Pilkada, KPU Rencanakan Uji Swab Untuk Kandidat

RADARJAMBI.CO.ID-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Senin (24/8) menggelar rapat koordinasi persiapan pencalonan serentak tahun 2020 di aula kantor KPU Provinsi Jambi.

Sepuluh hari menjelang pendaftaran pasangan calon, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan KPU termasuk diantaranya rencana akan uji swab kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan 1 September 2020.

Mengenai rencana ini, KPU telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan RSUD Raden Mattaher sebagai tempat untuk uji swab dan tes kesehatan kandidat.

Anggota KPU Provinsi Jambi, Sanusi mengatakan kebijakan ini perlu dilaksanakan menghadapi kebijakan terburuk akibat Covid-19.

"Walaupun hitungannya belum final terkait dengan kemungkinan berapa pasang calon yang akan mendaftar di provinsi dan di kabupaten kota. Ditambah lagi dengan covid yang perkembangannya. Kami sudah tiga kali berkoordinasi terkait masalah ini. Termasuk terkait persiapan kemungkinan terburuk, maka akan di lakukan uji swab sebelum masuk ke pemeriksaan kesehatan," ujar Sanusi.

Setelah uji swab dilakukan maka barulah dapat dimulai tahapan Pilkada sesuai dengan PKPU 5/2020 yaitu :

Proses penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7-29 Agustus 2020)
Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agus. 2020 – 3 Sept.2020)
Pendaftaran Paslon (4 – 6 Sept. 2020)

Pemeriksaan Kesehatan 4 – 11 Sept 2020)

Proses verifikasi pencalonan dan syarat calon (4 – 22 Sept. 2020)

Penetapan Paslon (23 Sept. 2020)

Pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon (24 Sept. 2020)

Masa pelaksanaan kampanye (26 Sept. – 5 Des. 2020)

Pemungutan suara di TPS ( 9 Desember 2020)

Selanjutnya dirinya juga mengatakan bahwa KPU sudah menetapkan 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Kemudian 25 persen suara sah hasil pemilu legislatif Pemilu tahun 2019 lalu.

"Disamping perseorangan ada satu lagi perahu yang bisa digunakan, tapi teman-teman partai cenderung tidak mau menggunakan 25 persen ini. Kecuali partai politiknya tidak mendapatkan kursi bisa mengusulkan," tambah Sanusi.

Sanusi menuturkan koordinasi dengan berbagai pihak tentu harus di pertahankan karena dinamika politik yang luar biasa. KPU tentunya akan bekerja lebih intensif di sepuluh hari menjelang tahapan Pilkada. (rvi)