Aksi Unjuk Rasa Dibubarkan, Ketua DPRD: Kami Sudah Temui dan Siap Menerima Aspirasi

RADARJAMBI.CO.ID- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyayangkan kegiatan unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi, Jumat, berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Ini terjadi karena massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD.

Edi bersama Wakil Ketua DPRD, Rocky Candra dan beberapa anggota DRPD lainnya sebelumnya turun menemui para pengunjuk rasa beberapa saat setelah mereka melakukan doa bersama.

Selanjutnya Edi dan kawan-kawan disambut dengan orasi dan tuntutan dari orator aksi. Mereka meminta DPRD provinsi Jambi untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja bersama seluruh massa aksi dan Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Jambi di ruang sidang paripurna.

"Kami sudah temui, tapi adik-adik tidak butuh statement kita katanya, trus mereka minta hadirkan PJs gubernur, tadi udah kita upayakan, saat menunggu PJs gubernur hadir massa udah dorong-dorongan, kami balek kanan," kata Edi.

Ketua PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menambahkan bahwa pihaknya tidak mengizinkan seluruh massa aksi masuk ke dalam gedung DPRD karena kondisinya tidak memungkinkan, baik dari sisi protokol kesehatan COVID-19 maupun alasan keamanan.

Apalagi beberapa tahun lalu ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pernah diterobos paksa oleh massa aksi yang mengakibatkan kerusakan pada perabotan dan peralatan elektronik yang ada dalam ruangan.

"Kalau mau masuk, perwakilan saja, 15-30 orang, itu bisa kita akomodir, tapi kan adek adek maunya menduduki ruang paripurna," kata Edi.

Edi melanjutkan bahwa DPRD Provinsi Jambi terbuka untuk menerima dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat provinsi Jambi selama sesuai aturan dan disampaikan dengan baik.

"Kemarin, Kamis (8/10), semua unjuk rasa kita terima dan kita teruskan, mulai dari pagi sampai waktu isya, saya tengah malam baru ninggalin DPRD, asal mau komunikasi dan cari jalan tengah, kita layani, kita perjuangkan, tapi kalau udah ngotot itu jadi wilayah aparat keamanan," tegas Edi.(*)