Ketidakhadiran OPD Disorot Saat Paripurna LPJ Pelaksanaan APBD Sarolangun 2020 Digelar

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN - Suasana di gedung paripurna DPRD Sarolangun pada Senin (31/05) siang memunculkan sedikit riuh.

Hal ini diawali, ketika Ketua DPRD Tontawi Jauhari bersama dua pimpinan DPRD, Aang Purnama, Syahrial Gunawan dan 26 anggota DPRD sudah duduk manis diatas kursi empuk dalam ruangan paripurna untuk melaksanakan rapat paripurna tingkat I DPRD dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sarolangun tahun 2020.

Seketika itu, Wakil Bupati H Hillalatil Badri dan Sekda, Ir Endang Abdul Naser juga sudah berada di dalam ruangan paripurna DPRD. Ini menandakan sidang paripurna DPRD siap dimulai.

Hanya saja, terlihat dua orang Kepala OPD yang hadir, yakni Kadishub, Sahrudin dan Direktur RSUD Chatib Quzwain, dr H Bambang Hermanto.

Lantas, politisi Demokrat yang juga mantan Ketua DPRD Sarolangun 2014-2019, H Muhammad Syaihu interupsi kepada Ketua DPRD. Dengan, santai Tontawi Jauhari memberikan ruang dan waktu kepada H Muhammad Syaihu untuk menyampaikan pendapat.

H Muhammad Syaihu mengatakan, jika sebelum paripurna dibuka, sepertinya kehadiran Kepala OPD terbilang cukup minim, ini menjadi perhatian dan catatan DPRD.

Menurutnya yang dibahas hari ini adalah pertanggungjawaban APBD tahun 2020 atau berkaitan dengan realisasi kegiatan dan anggaran yang sudah dilaksanakan di OPD pada tahun 2020, tapi seakan-akan OPD tidak mau tahu terhadap paripurna yang digelar ini.

"Kalau bisa, kita tunggu saja OPD datang baru kita mulai, kalau perlu Kepala OPD yang tidak hadir kita buat dalam bentuk catatan,"ucap H Muhammad Syaihu.

Menyingkapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Tontawi Jauhari membenarkan, bahwa kehadiran Kepala OPD cukup minim, kemudian langsung minta penjelasan kepada Wabup, H Hillalatil Badri.

"Kami berharap, setiap agenda paripurna di DPRD dihadiri Kepala OPD, minimal yang hadir setengah dari kepala OPD yang ada. Ini akan menjadi catatan kita pada pembahasan,"katanya.

Wabup H Hillalatil Badri langsung perintahkan Sekda untuk menelpon semua Kepala OPD untuk hadir di paripurna.

"Tolong dikomunikasikan dengan beberapa kepala OPD pak Sekda, sebab hari ini adanya agenda paripurna di DPRD,"sebut Wabup.

Seiring beberapa menit berjalan waktu, Ketua DPRD Tontawi Jauhari membuka sidang paripurna. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, seterusnya mendengarkan pengantar dari Wabup, H Hillalati Badri terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

"Pemkab Sarolangun pada tahun 2020 telah mendapat predikat WTP atas LHP dari BPK RI, kendatipun demikian penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 tetap dilaksanakan untuk mengikuti aturan perundang-undangan berlaku,"sebutnya.

Menariknya, disaat paripurna sedang belangsung sejumlah Kepala OPD berangsur mengisi kekosongan kursi diruang paripurna, seperti Asisten II Ir Dedy Hendry, Kepala BPKAD Emalia Sari, Kadinkes Bambang Hermanto, Kadisdukcapil H Arsyad, Kadisnaker Salahudin Nopri, Kasat Pol PP Ridwan, Kepala BPBD Trianto, Sekdin TPHP Juskal, perwakilan Inspektorat dan lainnya.

Perlu diketahui, nilai APBD Saroalngun tahun Anggaran 2020 antara lain, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,26 Triliun lebih. Sementara total belanja daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,34 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung dan Belanja Langsung.

Untuk belanja tidak langsung Rp 698,92 Milyar lebih atau 51,85 persen dari total belanja. Sementara untuk belanja langsung ditetapkan sebesar Rp 648,96 milyar lebih atau 48,15 persen dari total belanja.

Sementara itu, pembiyaan daerah terdiri dari penerimaan pembiyaan berasal dari SiLPA yang ditetapkan sebesar Rp 95,55 milyar lebih dan Pengeluaran Pembiyaan ditetapkan sebesar Rp 8,11 milyar lebih, untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta SakoBatuah sebesar Rp 8,11 Milyar. (ciz)

PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S