Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Dinas PUPR Muarojambi berencana akan melakukan rehap rumah dinas Wakil Bupati Muarojambi tahun ini.
Namun rencana rehap tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Forum Lintas Ormas LSM Muarojambi Rojali.
Menurut pria yang akrab disapa Paman Jali ini, dirinya juga telah memantau dilapangan terkait rencan rehap rumah dinas tersebut. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya rehap rumah dinas tersebut ditunda atau dananya dialihkan ke yang lebih diperlukan .
''Jabatan Wabup lebih kurang setahun lagi. Menurut saya proyek itu belum dibutuhkan dan terkesan sengaja diciptakan dengan dana Rp 1 M. Sedangkan kita sekarang dana kita sudah direcofusing,'' tutur Paman Jali.
''Sebaiknya ditunda dulu dan alihkan untuk kebutuhan lain seperti bantuan civid,'' tukas Rojali
Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno (BBS) ketika dikonfirmasi mengenai rehap rumah dinas tersebut, mengatakan jika dirinya selaku Wabup merasa keberatan dengan rencana perehapan rumah dinas tersebut.
Menurut Wabup, jika ingin merehap rumah dinas Wabup kenapa tidak dari dulu awal dirinya dilantik.
''Saya keberatan dengan rencana rehap tersebut. Sebab, saat ini kita dalam kondisi terserang pandemi covid 19, alihkan saja untuk pemulihan ekonomi. Apa lagi kita sekarang ada pemotongan recopusing ,'' tutur Wabup Via telpon selular (18/06).
''Saya sudah koordinasi dengan kadis PU untuk tidak diproses karena lebih baik anggaran di refocusing untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Lagi pula kenapa rehab rumah dinas dilaksanakan di akhir masa jabatan wakil bupati,'' tuka Wabup
Wabup juga mempertanyakan kenapa rehap rumah dinas baru dilakukan sekarnag. ''Kenapa tidak dianggarakan rehab rumah dinas dari dulu diawal pelantikan. Selama hampir 5 tahun saya tidak menunggu rumah dinas karena tidak di rehab.
Saya tidak tau apa alasan nya dan sebagai user (pengguna) saya sangat keberatan karena anggaran ini tidak efisien dan mubazir,'' tegas Wabup.
Wabup juga menjelaskan, rehap rumah dinas tersebut terkesan mubazir dan sia-sia, mengingat masa jabatan dirinya akan segera berakhir.
''Mulai pekerjaan bulan Agustus, selesai Desember ditempati Januari 2022 itu pun jika tidak ada perbaikan tambahan. Sementara Mei 2022 masa jabatan saya habis. Dan kepala daerah akan dijabat Plt, dengan waktu yang cukup lama menjelang pemilihan Bupati. Jadi rehap itu sia-sia dan mubazir karena tidak ada yang menempati,'' terang Wabup.
Wabup menegaskan, dirinya menolak rehap rumah dinas tersebut dan dia berharap tidak ada rekanan yang mengikuti lelang proyek rehap rumah tersebut.
''Kalau ada rekanan yang tetap ikut silakan saya tidak menghalangi. Yang jelas saya tidak mau tanggungjawab jika nanti ada hal yang terjadi,'' tegas Wabup BBS.
Wabup juga akan mengambil langkah dengan mengirim surat keberatan atas rehap rumah tersebut. ''Senin saya akan mengirimkan surat keberatan,'' tegas Wabup.
''Lebih baik anggaran ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan lebih fokus ke pemulihan ekonomi dan penanganan covid sesuai arahan dari menteri dalam negeri. Semoga tidak ada rekanan yg menawar kegiatan ini sehingga anggaran ini dapat di alokasikan untuk kebutuhan lain yang bermanfaat,'' timpal Wabup. (akd)
Soal Terima Bantuan Pembangunan Embung Air, Kadis dan Kabid Saling Lempar
Hadiri Rapat Evaluasi Penanganan covid-19, Sekda Tanjabbar Sarankan Pemprov Memetakan Kewenangan
Fasha Salurkan 677 Juta Donasi Kota Jambi Peduli untuk Mendahara Tengah
Pasca Dihantam Tugboat, Dana Ganti Rugi Titian Orang Kayo Dipertanyakan
Anwar Sadat Resmikan Ambulance Air, Cek No Kontak Daruratnya Disini...
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Satgas PASTI Lakukan Soft Launching Indonesia Anti-Scam Centre