Pj. Gubernur Nyatakan Komitmen Perangi Narkoba di Provinsi Jambi

Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah menteri pada kabinet Indonesia Maju dan Gubernur seluruh Indonesia. Pj. Gubernur Jambi di dampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, Korem 042/ Gapu Bringjed Zulkifli, Kepala BNN Provinsi Jambi Sugeng Supriyanto , Binda Jambi Edi Bastari, Pengadilan Tinggi Jambi Bambang Pujianto, WK PTA Jambi Zulkifli Yus, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, M. Mukti, Kepala Dinas Sosial Dukcapail Provinsi Jambi Arif Munandar, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang di Wakili Kabit Komonikasi Publik Ismael. SE, Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat

Usai mengikuti virtual Pj. Gubernur mengemukakan.

 

" Sesuai dengan arahan Wakil Presiden untuk memerangi narkoba, tidak bisa pemerintah pusat saja, untuk itu semua kepala daerah untuk berkerja sama untuk memerangi narkoba, mulai dari bawah, sesuai dengan yang dicanangkan Wapres tadi mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten, Provinsi sampai Pusat harus BERSINAR (Bersih Narkoba)," ujarnya

 

“ Kita di Provinsi Jambi juga telah ,memberikan sanksi bagi ASN yang terlibat narkoba, ada yang diberhentikan ada juga yang diturunkan pangkatnya. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkerja sama dengan BNN Provinsi Jambi untuk memerangi narkoba di Provinsi Jambi ” pungkas Pj. Gubernur

 

Dalam sambutannya Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’aruf Amin menyampaikan, bahwa saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional menghadapi dua tantangan besar, yaitu bencana kesehatan pandemi COVID-19 dan bahaya narkotika. Data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 24 Juni 2021 menyebutkan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020, dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen sampai 2030. Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan sinergi pemberantasan yang strategis di semua level, baik nasional, regional maupun internasional.

“Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi, dan operasi bersama,” ujar Wapres

 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri. Obat terlarang tersebut diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri.” Untuk itu, tindak hukum yang tegas sangat diperlukan agar peredaran narkoba lintas negara dan di dalam sebuah negara tidak dapat beroperasi lagi. Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi,” ungkap Wapres

 

“ Terkait penegakkan hukum di Indonesia, Wapres menjelaskan bahwa telah terdapat peraturan yang mengaturnya, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sambung Wapres

 

Ditegaskan Wapres perlu untuk membangun dan melakukan investasi SDM (Sumber Daya Manusia) unggul dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RAN P4GN. "Tujuannya agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkotika, sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berwawasan kebangsaan dan berakhlak mulia ,” imbau Wapres.

 

Sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, Wapres menilai bahwa masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama. Untuk mengoptimalkan potensi ini, maka diperlukan desa dengan lingkungan yang kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktifitas dan berkreasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Wapres juga meresmikan program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

 

“Berkenaan dengan program berkesinambungan dalam upaya implementasi RAN P4GN, maka pada hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar, Menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Indonesia Bersinar,” tutur Wapres.

 

Menutup sambutannya tak lupa Wapres berpesan, agar BNN sebagai leading sector (sektor pemimpin) dalam P4GN dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, serta memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional.

 

Sebelumnya, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan BNN dalam mengoptimalkan P4GN, di antaranya dengan melakukan tiga langkah strategis. Adapun ketiga langkah tersebut yaitu soft power approach (pendekatan kekuasaan lunak) berupa aktivitas pencegahan, hard power approach (pendekatan kekuasaan tegas) berupa penegakkan hukum yang tegas dan terukur, serta smart power approach (pendekatan kekuasaan pintar) berupa pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk memberantas narkotika.

 

“Sebagai bentuk sinergitas dengan menitikberatkan implementasi Rencana Aksi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, BNN telah melaksanakan tugas melalui langkah-langkah strategis,” papar Petrus.(*/har)