Mulai Bahas APBD 2022, Dewan Minta Eksekutif Harus Fokus Program Pro Rakyat

Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI- Menjelang batas akhir pengesahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemkab Muarojambi bersama DPRD Muarojambi mulai melakukan pembahasan Program yang akan dijalankan pada tahun 2022 akan datang.

Dari pembahasan yang dilakukan pada Hearing yang digelar pada Selasa (9/11) kemarin yang bertempat di Ruang rapat Gabungan DPRD Muarojambi, TAPD Pemkab Muarojambi menyampaikan garis besar program yang akan dijalankan oleh Pemkab Muarojambi pada tahun 2022.

Dimana penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas utama dan juga tak dapat ditinggalkan adalah perbaikan infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat.

Atas penjabaran tersebut, pihak DPRD Muarojambi hanya meminta agar pihak eksekutif memasukkan program yang prioritas dalam APBD 2022 nanti yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga dampaknya langsung dinikmati masyarakat.

"Tadi telah kami sampaikan agar program pro rakyat menjadi prioritas utama dalam APBD 2022 akan datang, jangan ada program yang tak bermanfaat dilaksanakan sehingga yidak dirasakan masyarakat manfaatnya, "ujar Anggota DPRD Muarojambi Indra Gunawan saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa saat ini masyarakat masih sangat menantikan program pemulihan ekonomi yang beberapa waktu belakangan ini di porak porandakan oleh Pandemi Covid-19.

"Jadi harus jelas program untuk masyarakat, terlebih yang meningkatkan ekonomi masyarakat seperti sektor pertanian, Sektor perikanan dan program lain yang membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,"pungkasnya.

Selain itu, Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Hermanto juga sempat menyampaikan setidaknya beberapa catatan kepada Pemkab Muaro Jambi. Fraksi partai moncong putih itu meminta agar Bupati Masnah Busroh pro aktif melakukan pengawasan proses penganggaran. Sebab, berdasarkan hasil pembahasan terjadi ketidaksinkronan penjelasan OPD dan TAPD

"Ibu Bupati harus pro aktif. Bagaimana proses asistensinya. Sinkronisasi Jamkesda ke BPJS juga kami pertanyakan bagaimana efektivitas dan efisiensi anggarannya," kata Hermanto.(akd)