1.042 Usulan Musrenbang 11 Kecamatan Diselaraskan

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun memotori pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah (FGPD) dimulai sejak Senin 08 Maret 2022 hingga 14 Maret 2022.

Kegiatan tesebut dibuka Bupati Sarolangun, H Cek Endra didampingi Kepala Bappeda, H Muhammad dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat, Senin (08/03) sekitar pukul 09.00 WIB.

Paparan Kepala Bappeda, H Muhammad mengatakan, pelaksanaan FGPD merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan daerah Sarolangun tahun 2023. Proses tesebut sudah dilaksanakan dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik.

"Pelaksanaan Musrenbang di 11 Kecamatan terrangkum sebanyak 1.042 item usulan dan 402 item usulan dari Reses DPRD,"kata H Muhammad.

Menurutnya, semua rangkuman usulan Musrenbang tingkat Kecamatan dan usulan dari Reses DPRD akan diselaraskan dengan Renja OPD sesuai dengan prioritas.

"Arah prioritas rencana pembangunan daerah 2023, yakni infrastruktur, peningkatan perekonomian dan meingkatkan pelayanan publik,"sebutnya.

Ditambahkan Kepala Bappeda, tidak semua usulan di Musrenbang kecamatan dan Reses DPRD diakomodir, sebab keterbatasannya anggaran daerah.

"Arah FGPD untuk memantapkan Renstra dan Renja OPD,"ucapnya.

Terpisah, Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan, jika usulan prioritas harus diakomodir. Anggaran APBD Kabupaten Sarolangun harus dapat dipergunakan dengan seefektif mungkin, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tahun 2022, Sarolangun sebagai pilot project dalam penanganan angka stunting di tingkat nasional sekaligus menjadi percontohan. Tahun 2024 mendatang, Sarolangun menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi, maka pembenahan sarana dan prasarana pendukung akan dimulai tahun 2023 mendatang, begitu juga dengan seleksi qori’ dan qori’ah terbaik,"ungkapnya.

Cek Endra berharap, agar semua Kepala OPD memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian, rekomendasi KPK RI terkait dengan penyelesaian sertifikasi tanah 544 persil diminta diselesaikan, sebab yang baru terselesaikan 100 persil.

"Ekonomi desa harus digerakkan dalam menekan angka inflasi daerah, salah satunya dengan penerapan program Percepatan Pembangunan desa dan Kelurahan (P2DK),"sebutnya.

Dipenghujung FGPD dilakukan penandatangan kesepakatan bersama oleh Kepala OPD dan Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra.

PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S