Komisi lll DPRD Kota Jambi Turlap ke Beberapa Titik Genangan Saat Hujan

RADARJAMBI.CO.ID-Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi melakukan peninjauan pada titik jalan yang kerap terjadi genangan saat hujan deras di Kota Jambi. 

Komisi III yang juga didampingi pimpinan DPRD Kota Jambi serta Bidang SDA PUPR Kota Jambi melakukan tinjauan ke kawasan Jalan Pattimura,Senin (20/6).

Titik paling parah yang ditinjau adalah kawasan SPBU simpang UPCA kuburan cina, juga Jalan Pattimura yang berada di depan Hotel Goden Harvest.

Pimpinan DPRD Kota Jambi, Pengeran HK Simanjuntak mengatakan, pihaknya sengaja turun langsung meninjau lapangan melihat kondisi jalanan yang seringkali terjadi gengan air saat turun hujan.

"Ada beberapa titik yang kita lihat langsung, diantaranya depan SPBU kuburan cina, kawasan Presco Jalan Pattimura," katanya.

Dari tinjauan yang dilakukan sebut Pangeran, sudah terlihat masalah dan gambaran untuk solusi yang akan dilakukan.

"Kita sudah ada gambaran untuk mencari solusi. Namun, karena ini berada dijalan yang kewenangannya milik Pemerintah Provinsi Jambi, maka nantinya akan kami koordinasikan dulu dengan pemerintah provinsi," imbuhnya.

"Kini kamu susun dan hitung dulu titik dan persoalan yang ada," tambahnya.

Lanjut Pangeran, upaya yang harusnya dilakukan yakni membuat box culvert, karena ada kondisi gorong-gorong yang memang masih kecil.

"Intinya kami melihat ke lapangan untuk mendata," katanya.

Sementara Yunius, Kepala Bidang SDA PUPR Kota Jambi mengatakan, persoalan genangan jalan di beberpa titik dalam Kota Jambi itu sudah sangat lama dirasakan dan menjadi keluhan masyarakat.

"Kami minta bantu dewan untuk menyelasaikan persoalan ini," kata Yunius.

Persoalan air genangan jalan pada beberapa titik, khususunya di Jalan Pattimura ssbut Yunius, yakni gorong-gorong.

"Ini masih gorong-gorong lama yang sebenarnya tidak bisa dipakai lagi, sehingga setiap hujan terjadi genangan. Harusnya diganti dengan beton bertulang," imbuhnya.

"Ini merupakan jalan nasional dan provinsi. Kewenangan untuk menyelesaikannya yakni pihak provinsi dan nasional," pungkasnya. (ria)