Dewan : TPS3R Tanpa Perencanaan Kita Minta Wako Buat Juknis dan Regulasinya

Radarjambi.co id-SUNGAIPENUH - Ruginya operasional TPS3R yang ditanggung oleh Desa ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Fajran, SP. M.Si.

"Kita terus mengamati perkembangan pembangunan dan operasional dari TPS3R dimedia.Kemarin ada pemberitaan biaya operasional untuk menjalankan itu tinggi berasal dari ADD," ujar Fajran

Menurut dia, kejadian tersebut merupakan persoalan yang harus disikapi serius oleh Pemkot Sungaipenuh, sehingga Desa yang telah dan akan melaksanakan operasional TPS3R tidak dirugikan.

"TPS3R ini tidak terencana, kita minta Pemkot untuk membuat juknis yang mengatur regulasinya dan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat," ujarnya

Bagaimana dengan Desa yang sudah menjalankan operasional TPS3R dan beban biayanya ditanggung dari ADD, apa itu tidak merugikan masyarakat Desa ?

Sebab, biaya penjualan pupuk tidak mampu untuk menutupi biaya operasional ?

"Iya, itu tadi, kita minta Pemkot buatkan Juknis dan Regulasinya terlebih dahulu," terangnya

PLT Kadis LH Kota Sungai Penuh, Wahyu yang selama ini gencar melakukan sosialisasi dan menyebutkan kepada masyarakat TPS3R akan menghasilkan uang untuk pendapat Desa belum berhasil dikonfirmasi.

Dikonfirmasi melalui WhatApps tidak ada jawaban, meski pesan telah dibaca.

Sementara itu, warga dan perangkat Desa mulai mengeluh besarnya biaya operasional dalam mengoperasikan TPS3R yang dibebankan kepada Desa.

"Jangankan untung, itu pupuk yang telah dihasilkan oleh TPS3 R belum ada yang beli. Kalau tidak ada yang membeli, terus dilakukan operasional, tidak ada lagi penempatan pupuk itu," ujar warga Sumur Anyir

"Ini digembar - gembor akan untung dan dikelola oleh BUMDes. Jangankan untung, ini sudah buntung. Beda sekali teori dan prakteknya," terang warga.(mko/akd)