Tak libatkan Komite, Bangunan SMAN 2 Tanjabbar Senilai 1,7 Miliar Mangkrak

Radarjambi.co.id, Tanjabbar - Dibangun dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022 hingga mencapai 1,7 Milyar rupiah, bangunan ruangan di SMA Negeri 2 kabupaten Tanjab Barat ini tidak selesai (mangkrak)

Sebanyak 5 ruangan yang dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tersebut hingga kini belum dapat difungsikan. Baik untuk aktivitas belajar siswa ataupun kegiatan sekolah lainnya.

Dari data yang dihimpun dilapangan, Mangkrak nya pekerjaan ini disebabkan pergantian kepengurusan serta bendahara dalam pelaksanaan proyek DAK tersebut. Selain itu pihak sekolah juga tidak melibatkan komite dalam melaksanakan kegiatan dana swakelola yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022 tersebut.

Kepala sekolah SMA Negeri 2 Tanjabbar, provinsi Jambi, Asmaida saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum'at (10/3/2023) mengatakan. Bahwa berdasarkan RAB nya memang tidak pinising 100 persen perkerjaan tersebut.

" Dari 5 unit ruangan yang di bangun memang terdapat 2 unit ruangan yang tidak finishing sampai selesai, yaitu ruangan BK dan ruangan UKS, dan itu berdasarkan RAB, " kata Kepsek.

Dia juga menjelaskan, memang DAK provinsi yang didapat tersebut di perencanaannya hanya sebatas itu pekerjaannya dan akan dilanjutkan pada tahun ini.

" Perencanaan dari dinasnya seperti itu, dan di awal kami sudah di tanya apakah mau lanjut mengambil proyek tersebut atau tidak, karna ada dua yunit yang di anggarkan tidak sampai finishing, "jelasnya.

Menurutnya juga, karena khawatir nantinya tidak dapat bantuan lagi maka pihak sekolah tetap mengambil program DAK tersebut meskipun tidak finishing 100 persen bangunan nya.

" Kalau tidak di ambil kita takut entah kapan dapat lagi, maka itu meskipun dianggarkan bertahap program tersebut kami ambil, " terangnya.

Dari hasil pekerjaan yang sudah ada ini maka dinas pendidikan provinsi akan melanjutkan bangunan yang belum selesai pada anggaran APBD Provinsi pada 2024 mendatang.

" Menurut bidang sarana dan prasarana dinas pendidikan provinsi Jambi, akan dilanjutkan hingga tuntas pada 2024 mendatang, " tuturnya.

Saat disinggung soal dirinya selaku kepala sekolah tidak ada koordinasi serta melibatkan komite sekolah dalam melaksanakan pembangunan swakelola yang bersumber dari dana DAK

Menurut kepsek kealpaan dalam melibatkan komite ituadalah bagian dari ketidak pahaman dirinya pada program DAK tife empat tersebut.

" Itu merupakan bagian dari kehilafan kami, serta ketidak pahaman tata cara pengelolaan DAK tife empat ini, kami baru mengerti setelah setengah jalan pekerjaan, " akuinya.

Sebelumnya diberitakan terkait mangkrak nya bangunan sejumlah ruangan di SMA negeri 2 Tanjabbar yang mana komite sekolah tidak pernah dilibatkan.

Hal itu dikatakan ketua komite SMAN 2 Tanjabbar, Yuli saat dikonfirmasi media melalui via telepon. Menurutnya, dia baru dipanggil pihak sekolah setelah ada pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.

" Saya baru tau setelah ada pemeriksaan BPK pak, " kata Yuli kepada media.

Menurutnya juga, pada saat pencarian dana tahap dua pihak sekolah meminta dirinya untuk membubuhkan tanda tanda tangan.

" Karna tidak tau dari awal, maka ketika diminta tanda tangan saya tolak, dan saya katakan kalian hanya membutuhkan saya untuk mencairkan uang saja, "tegas Yuli.

Sementara itu dinas pendidikan dan kebudayaan ristek Provinsi Jambi, melalui PPTK M. Rizal bidang sarana dan prasarana SMA mengatakan.

Realisasi pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan perencanaannya oleh pasilitator tim ahli dinas pendidikan. Terkait bangunan yang belum selesai itu sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah dan akan dilanjutkan di tahun 2023 ini dengan menggunakan dana APBD Provinsi.

Ditanya soal tidak melibatkan komite dalam kegiatan tersebut dirinya mengatakan bahwa itu adalah persoalan internal sekolah. Sedangkan perencanaan sudah sesuai dengan pagu anggaran dari kementerian.

Karna pagu nya sama untuk seluruh wilayah Indonesia, sementara kebutuhan anggaran berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, selain jarak dan kultur tanah.

" Jadi perencanaan sudah sesuai dengan pagu anggaran, itu sudah di audit tim BPK RI, " ungkapnya. (ken)