Tapal Batas Belum Jelas, Dewan Sebut Bupati Tanjabar Lemah Dalam Mengelola Pemerintahan

Radarjambi.co.id, Tanjabbar - Fraksi Gerindra dan fraksi Tanjung Jabung barat bersatu Pertanyakan tentang kejelasan Tanpal Batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung timur.

Seperti disampaikan H Asbi dari fraksi Tanjung Jabung Barat bersatu dalam sidang resmi paripurna pandangan fraksi anggota DPRD Tanjabbarat tentang Pertangungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 yang digelar DPRD tanjabbarat, Kamis (6/4/2023) siang.

Dalam penyampaian H Asbi dengan lantang dan jelas dalam forum resmi tersebut dinilainya bupati tidak tegas dan masih lemah dalam tentang Pengelolaan pemerintahan yang baik, padahal itu masuk dalam visi misi.

Selain itu politisi partai Bulan Bintang ini juga mengkritisi bupati untuk agar sesegera mengisi jabatan yang kosong begitu juga Pejabat yang Plt segera di defenitifkan.

Tidak hanya itu, pelayanan di bidang kesehatan kurang maksimal juga tidak lepas menjadi sorotan

Ia juga mempertanyakan kewenangan plt dinas pendidikan kabupaten, apakah plt Pendidikan berkewenang TTD ijazah sekolah? Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari yang bisa mengakibatkan masalah.

Rumah sakit Merlung agar diperhatikan serius, terutama soal alat, Gedung sudah bagus, tapi layanan kurang baik. Meminta untuk memenuhi kebutuhan yang kurang gizi.

Belum ada upaya maksimal dari pemda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, sarannya buat lah program-program untuk rakyat agar kemiskinan bisa dituntaskan.

ia juga mengkritisi tentang Fasilitas dan aset negara yang ada terparkir di rumdis agar tidak digunakan untuk politik dan kepentingan pribadi dan Rumah dinas bupati jangan dijadikan dialer.sesuai Peraturan kendaraan dinas cukup dua saja.

Terkait tenaga P3K ia juga menyarankan Kepada bupati dan dinas terkait untuk menetapkan tenaga tersebut pada sekolah yang kekurangan guru.Jangan pindahkan guru ketempat lain, jangan setujui, karena daerah kita masih kekurangan guru.

"Melanjutkan program pemerintah terlebih dahulu, bekerja sama dengan kampus untuk memberikan beasiswa , karena tahun ini sudah tidak ada anggaranya. Jadi bisa digunakan dengan dana CSR," tutupnya.

Sementara itu Dedi Hadi dari Fraksi Golkar juga menyoroti tentang tapal batas wilayah yang belum tuntas sampai saat ini, selain itu ia juga sorot tentang pengangguran meningkat dan air PDAM yang jadi keluhan akibat tidak mengalir.

Lain halnya disampaikan H Asek dari fraksi partai Gerindra, dari berbagai apa yang di sampaikan dalam sidang paripurna itu, yang menarik jadi perhatian fraksi Gerindra tentang Tapal batas yang hingga saat ini tidak ada titik terang.

"Untuk itu fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk melakukan upaya tercepat agar ada kejelasan tentang kepastian hukum tentang Tanpal batas wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kabupaten Tanjung Jabung timur," sebutnya.

Menurut fraksi partai Gerindra karena hal tersebut sangat menganggu generasi kedepan baik secara ekonomi dan potensi sumber daya alam dan sebagainya, untuk itu perlu serius ditanggapi oleh pemerintah.

"Agar jangan sampai anak-anak di desa kita tidak merasakan pembangunan dan sumber daya alam yang dimiliki karena kegagalan pemerintah dalam memperjuangkan hak mereka di bumi Serangkuh Dayung Serentak Ketujuan ini," tandasnya.

Sementara itu Bupati Tanjabbarat Anwar Sadat menangapi sejumlah kritikan yang disampaikan berapa fraksi mengatakan itu sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan DPRD.

"Harapan kami, hal tersebut menjadi perbaikan kita kedepan dan hal ini juga akan kita tindaklanjut kepada dinas-dinas terkait atas tidak maksimalnya kerja kita sesuai beberapa indikator yang disampaikan," ucap Bupati.(ken)