Inovasi Kolaboratif di Tingkat Daerah Bantu Wujudkan Pendidikan Dasar Berkualitas

 

RADARJAMBI.CO.ID -  Sejak desentralisasi dua dekade lalu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kualitas pendidikan dasar di wilayahnya. Pemerintah daerah juga dapat menciptakan inovasi pendidikan untuk mengatasi masalah pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya. Akan tetapi, pemerintah tentu saja tidak dapat bekerja sendiri; upaya ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan. 

 

The SMERU Research Institute (SMERU) dan Tanoto Foundation hari ini menyelenggarakan Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2023 – Seri 3 “Inovasi Kolaboratif Daerah: Mewujudkan Pendidikan Dasar Berkualitas” guna mendiskusikan pelaksanaan inovasi pendidikan di daerah, serta peran lembaga nonprofit dan filantropi independen dalam membantu pemerintah mengatasi tantangan pendidikan. 

 

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Nonpemerintah Demi Pendidikan Dasar Berkualitas 

 

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kedua belah pihak dapat saling melengkapi dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pendidikan yang nyata di lapangan. 

 

Athia Yumna, Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute mengatakan, itu sebabnya, SMERU melalui Program RISE di Indonesia melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah. 

 

“SMERU berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Melalui Program RISE di Indonesia, SMERU berkolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah guna menemukan akar

masalah pendidikan di daerah-daerah tersebut, serta mencari solusi yang paling tepat untuk daerah-daerah tersebut berdasarkan temuan studi-studi RISE,” ujar Athia.

 

Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah juga dapat mendorong timbulnya inovasi pendidikan lokal. 

 

Sebagaimana dilakukan oleh Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981. Melalui Program PINTAR, Tanoto Foundation membantu guru dan calon guru dalam menghasilkan siswa berdaya saing tinggi, bernalar kritis, dan inovatif. 

 

“Tanoto Foundation berkomitmen menjadi pendorong perubahan untuk terciptanya pendidikan berkualitas, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah guna terciptanya praktik-praktik baik pembelajaran yang akan menjadi model bagi sekolah dan kabupaten/kota lain,” terang M. Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation.

 

Peran organisasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas mendapat apresiasi oleh pemerintah. Dalam sambutannya, Prof. Nunuk Suryani, M.Pd., Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengatakan, kolaborasi yang terjadi merupakan bentuk gotong royong untuk pendidikan Indonesia, yang juga menjadi hal integral dalam paket kebijakan Merdeka Belajar.

 

“Saya juga sangat senang sekali mendengarkan kabar baik dari hasil riset dan praktik baik dari forum ini. Forum ini tentunya adalah forum luar biasa yang menjadi tempat bertemu para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, dan para pembuat kebijakan untuk mendiskusikan temuan tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. Kami menunggu kabar baik penelitian dari SMERU dan Tanoto Foundation agar kelak dapat diadopsi dan diimplementasikan di satuan-satuan pendidikan di Indonesia,” tambah Nunuk dalam apresiasinya terhadap kolaborasi SMERU dan Tanoto Foundation dalam FKP 2023.

 

Praktik Baik Inovasi Pendidikan di Tingkat Daerah

 

Salah satu daerah yang melakukan inovasi pendidikan adalah DKI Jakarta. Guna meningkatkan kualitas guru di wilayahnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan SMERU dalam merancang sistem pengembangan profesionalisme guru berbasis kebutuhan. 

 

Dalam paparannya, peneliti SMERU yang terlibat dalam kajian untuk merancang sistem Jakarta Pelatihan (Jaklat), Sirojuddin Arif, mengatakan, sistem pengembangan guru yang baru berkontribusi positif dalam meningkatkan budaya belajar di kalangan guru. 

 

“Refleksi diri yang dilakukan guru berdampak signifikan pada pemahaman atau kesadaran guru tentang kekuatan dan kelemahan mereka,” terang Sirojuddin. 

 

Sementara, Asriyanto, Kasubbag TU UPT P.4 Jakarta Selatan, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengatakan, “Kolaborasi untuk Jaklat dengan organisasi atau sektor swasta kami buka seluas-luasnya, terutama dalam memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh guru-guru kami.”

 

Selain itu, sejak 2018, Tanoto Foundation bermitra dengan sejumlah dinas pendidikan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Program PINTAR. Firdaus, S. Ag. M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, menjelaskan dukungan yang dibutuhkan untuk berinovasi salah satunya penyebaran praktik baik yang sudah terjadi di sekolah maupun dinas pendidikan dan kebudayaan melalui media sosial dan komunitas belajar. 

 

Seorang guru SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deni Sulistiowati

Ningsih, mengatakan, ia mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan dari pengalamannya menjadi fasilitator daerah (fasda) Program PINTAR.  "Sebagai fasda, kami dilatih untuk menjadi penggerak yang akan menyebarluaskan praktik-praktik baik yang telah dilakukan,” ujar guru SD Negeri 61/X Talang Babat ini. 

 

Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah, S.H., M.H. turut mengapresiasi kontribusi Tanoto Foundation terhadap peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Muaro Jambi. Beliau berharap di masa depan akan muncul putra-putri terbaik dari Kabupaten Muaro Jambi yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain. 

 

Inovasi Pendidikan di Tingkat Daerah Perlu Ditingkatkan dan Didukung oleh Organisasi Nonpemerintah 

 

Inovasi pendidikan di daerah merupakan langkah penting untuk menyediakan layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, studi SMERU melalui Program RISE di Indonesia menemukan, inovasi pendidikan di era desentralisasi ternyata masih sedikit. 

 

Survei tim RISE pada 2017–2018 di 63 kabupaten dan kota menemukan 137 kebijakan yang diciptakan dinas pendidikan daerah. Dari jumlah itu, hanya 23 daerah yang memiliki kebijakan yang bertujuan meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

 

Padahal, inovasi pendidikan di suatu daerah yang berhasil dapat menginspirasi daerah lainnya untuk mengadopsi dan menyesuaikannya dengan konteks mereka sendiri. 

 

Salah satu studi RISE meneliti mekanisme penyebaran inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah di Indonesia. “Kami menganalisis implementasi dua kebijakan pendidikan yang paling populer di Indonesia, yaitu Tunjangan Guru dan Bantuan Tambahan untuk Siswa. Kami menemukan tiga faktor utama yang memengaruhi penyebaran kebijakan di tingkat daerah, yaitu geografi (lokasi daerah yang berdekatan), dorongan internal (dari birokrat maupun suara masyarakat), dan kapasitas keuangan daerah,” terang Delbert Lim, peneliti SMERU yang memimpin studi tersebut.

 

Hikmat Hardono, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar berbagi bahwasalah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya gerakan ini adalah semangat merintis tumbuhnya inovasi gerakan-gerakan pendidikan di daerah. 

 

“Selama 12 tahun Indonesia Mengajar mengabdi di daerah, banyak cerita menarik yang ditemukan, seperti tumbuhnya inisiatif daerah dalam ekosistemnya sendiri. Hal ini semakin meningkat ketika didorong oleh

pemerintah dan lembaga nonpemerintah,” kata Hikmat.(*)