Ketua DPRD Sarolangun Serap Aspirasi Pendemo dari Forum BPD

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN – Ditengah teriknya matahari pada Senin (11/09) siang, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari didampingi Ketua Komisi I, H Pahrul Rozi dan Ketua Fraksi PKS Fadlan Kholiq, sepertinya tetap kedepankan ketegaran sembari tersenyum manis melangkahkan kaki mendekati para pendemo yang tengah berorasi di bagian luar pintu gerbang gedung DPRD Sarolangun.

Dari pihak eksekutif, hadir langsung Plh Sekda Sarolangun, Ir Dedy Hendry, Kasatpol PP Sarolangun Drs Muhammad Idrus, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, Kadis PMD Muliyadi

Aksi demonstrasi tersebut mengatasnamakan Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu (FKBPDSB).

Dalam aksi dan orasi yang dilancarkan sekitar 100 orang anggota FKBPDSB mendapat pengawalan yang ketat dari kepolisian dan Pol PP.

Cukup seru, karena dialog dan saling tanya jawab terjadi diluar pagar dengan menelan waktu hampir 2 jam dengan posisi berdiri.

Muhammad Arham dalam orasi menyebutkan, jika pihaknya menuntut realisasi kesepakatan yang mana pada waktu sebelumnya sudah disepakati secara bersama, yakni menaikkan tunjangan anggota BPD Kabupaten Sarolangun, agar bisa setara dengan BPD Kabupaten tetangga dan Pemerintah Desa

"Kami berharap tunjangan BPD Kabupaten Sarolangun bisa dinaikkan sebesar Rp 300 ribu,"sebutnya.

Menurut Arham, pihaknya meminta dorongan dalam bentuk penunjang dalam peningkatan SDM bagi BPD, seperti dilakukan pelatihan dalam peningkatan kapasitas anggota BPD.

"Kami minta kepada bapak Pj Bupati Sarolangun untuk menganggarkan biaya pelatihan BPD/Kepala Desa dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,"ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari merespon positif atas aspirasi yang disampaikan dalam orasi para pendemo. Ketua DPRD mengatakan, jika pihaknya menghargai perjuangan yang dilakukan oleh para anggota BPD Kabupaten Sarolangun dalam memperjuangkan hak-hak berupa penambahan tunjangan dan peningkatan kapasitas anggota BPD Kabupaten Sarolangun.

"Ini menjadi bahan pemikiran kita, dan akan ditindaklanjuti atas dasar pertimbangkan,"katanya.

Menurut Tontawi Jauhari, bahwa pihaknya pada prinsipnya siap membantu menaikkan tunjangan BPD sesuai dengan prosedur berupa usulan tunjangan BPD yang disampaikan oleh TAPD yang diajukan dalam pembahasan R-KUA dan PPAS.

"Sekarang kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan BPD, memang sudah seharusnya layak untuk di naikkan. Tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pelatihan anggota BPD,"sebutnya.

Ketua DPRD menegaskan, tunjangan anggota BPD tidak serta merta langsung dinaikan secara drastis, namun dilakukan secara bertahap, karena mengingat kondisi keuangan daerah APBD Kabupaten Sarolangun sehingga kedepan apa yang menjadi tuntutan dari para anggota BPD bisa terealisasi.

"Saat pembahasan nanti, kami akan melihat sejauh mana usulan pemerintah terkait hak-hak BPD yang disampaikan, tentunya pelatihan akan memahami regulasi di dalam Permendagri 110 tahun 2016 di situ jelas ada kewenangan BPD , ketika difungsikan akan balance antara BPD dengan kepala desa. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten akan terwujud,"tandasnya.

PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S