Proyek Di Rempang Memancing Demonstran

Radarjambi.co.id-Pada beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya berita yang beredar tentang masalah yang terjadi di Kepulauan Riau atau lebih dikenal dengan nama Batam.

Dikutif dari berbagai sumber, Masalah yang terjadi ini merupakan masalah yang ditandai adanya demonstrasi dan bentrok antara warga yang mendiami Pulau Rempang dengan aparat setempat.

Demonstrasi ini merupakan bentuk protes serta rasa kekecewaan dari masyarakat terhadap Pemerintah yang ingin mengadakan sebuah proyek, yaitu Proyek Rempanng Eco City.

Proyek Rempang Eco City merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pariwsata yang ada di Pulau Rempang. Pulau Rempang sendiri yang merupakan bagian dari Kepulauan Batam merupakan wilayah yang strategis untuk diadakannya perkembangan dan pembaharuan pada sektor pariwisata.

Proyek Rempang Eco City merupakan proyek kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan negara Singapura dan Malaysia. Proyek ini rencananya akan digarap pada lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

Sementara dari pihak pemerintah sendiri menargetkan setidaknya Proyek Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 hingga tahun 2080.

Proyek besar ini merupakan proyek yang rencananya akan digarap oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi hingga mencapai Rp. 381 triliun pada tahun 2080. PT MEG sendiri merupakan rekan dari BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Dengan nilai investasi yang sangat besar ini, Proyek Rempang Eco City ini diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup warga Rempang-Galang.

Bahkan pada masa pembangunan pun, pemerintah meyakini dan memperkirakan bahwa ekonomi masyarakat ikut terangkat dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian hal lain yang menjadi manfaat dari proyek ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.

Lapangan pekerjaan ini merupakan hasil yang didapat karena adanya bonus dari demografi hingga tahun 2040. Sebanyak 70% lapangan pekerjaan wajib disediakan oleh pemerintah jika proyek ini terealisasi dan berhasil dijalankan.

Sementara itu dari sisi infrastruktur pun dengan diadakannya proyek ini, akan menjadikan infrastruktut di Rempang lebih tertatan rapi dan menjadi wilayah yang maju.

Pemerataan pembangunan di Rempang mengalami eskalasi serta peningkatan kualitas hidup dana kesejahteraan warga. Pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat nelayan untuk berlayar dan beraktivitas maritim.

Hal ini akan membuat taraf hidup pada masyarakat bertumbuh dan berkembang.
Adapun dampak negatif dari pembangunan proyek ini menurut manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Indonesia, Parid Ridwanuddin mengatakan jika pemerintah tidak menghitung keuntungan investasi yang ada di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, secara utuh.

Hal ini disebabkan karena selama ini pemerintah hanya bicara soal dampak ekonomi yang berpotensi menghasilkan. Namun, pemerintah justru tidak menghitung apa yang hilang akibat investasi tersebut.

Parid lantas mengatakan, pasir kuarsa yang digunakan untuk industri tersebut akan diambil perusahaan dari perairan di Kepulauan Riau. Artinya, akan ada penambangan pasir secara besar-besaran untuk Proyek Eco Rempang ini.

Hal ini tentu akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang dimana akan memakan banyak biaya jika ingin memperbaikinya.

Selain dampak lingkungan dan ekonomi, dampak negatif lainnya adalah adanya relokasi pada warga yang dimana nantinya akan membuat warga kehilangan tempat tinggal dan hal lainnya.

Dampak lingkungan ini tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat saja melainkan akan berdampak pula pada ekosistem laut yang ada di Pulau Rempang. Pembangunan dermaga serta pembangunan pabrik kaca sebagai sumber panel surya sakan membahayakan bagi ekosistem laut yang ada di Pulau Rempang..(*)

Penulis : Mega Lestari Mahaiswa UAD Jogya