Nadiyah Maulana : "Kota Jambi Luncurkan Model Posyandu Modern, Gabungkan Enam Pelayanan Minimal"

RADARJAMBI.CO.ID - Kerinci, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Jambi sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG, menghadiri Rapat Kerja Tim Pembina Posyandu se-Provinsi Jambi yang digelar di Aula Kantor Bupati Kerinci, pada Rabu (30/7/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan Posyandu oleh pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Rapat kerja tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, S.E, dan dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Tim Pembina Posyandu dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta para kader Posyandu.

Sejalan dengan amanah Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, saat ini Posyandu dituntut untuk melakukan transformasi menjadi “New Posyandu” yang mengimplementasikan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum Linmas), serta sosial.

Kehadiran New Posyandu diharapkan dapat menjadi instrumen strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya mengendalikan dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini akan tercapai apabila pelaksanaannya berjalan sejalan dengan amanah Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang mendorong transformasi kelembagaan Posyandu menjadi lebih integratif dan berbasis pelayanan minimal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, saat menyampaikan sambutannya dalam acara itu. Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada Kota Jambi yang telah secara resmi mengukuhkan kepengurusan Tim Pembina Posyandu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan praktik baik yang patut dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.

“Praktik baik yang telah dilakukan Kota Jambi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Tentu saja, setiap daerah perlu melakukan modifikasi sesuai kebutuhan lokalnya. Silakan belajar ke mana saja, termasuk ke Kota Jambi, sebagai daerah percontohan,” ujarnya.

Ia juga tekankan pentingnya percepatan pengukuhan Tim Pembina Posyandu di seluruh wilayah, mengingat New Posyandu merupakan bentuk pelayanan yang menyatukan berbagai kegiatan lintas sektor dalam satu wadah yang terintegrasi.

“Dengan model Posyandu yang lebih kekinian, yang menyatukan pekerjaan dan kegiatan secara terpadu, maka keberadaan struktur kepengurusan menjadi sangat penting. Bagi daerah yang belum memiliki Tim Pembina Posyandu, saya minta segera melakukan pengukuhan dan langsung bekerja,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar Tim Pembina Posyandu di tingkat kabupaten/kota benar-benar memahami dan menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

"Ini yang perlu selalu kita ingat. Ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kinerja nyata kepada masyarakat, agar hasil kerja tersebut benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan program nasional ini.

“Tolong tunjukkan keseriusan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, agar benar-benar membantu kesuksesan salah satu program prioritas Pemerintah Pusat dalam pembangunan sumber daya manusia,” harapnya.

Lebih lanjut, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi itu, juga menyoroti pentingnya peran Tim Pembina Posyandu bersama para kader dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 13 tahun, yang dimulai sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Sebenarnya, ini merupakan tugas utama Bunda PAUD. Namun, dalam konsep Posyandu kekinian, sudah terdapat bidang pendidikan sebagai salah satu unsur pelayanan. Oleh karena itu, kita juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Jambi, dokter Nadiyah Maulana menargetkan semua Kelurahan di Kota Jambi akan menerapkan layanan 6 SKM di setiap Posyandu. 

"Saat ini baru ada 12 Posyandu yang telah kami registrasi dalam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 11 Kecamatan se-Kota Jambi. Ke depan kami menargetkan agar hadir di seluruh Kelurahan yang berjumlah 68 Kelurahan di Kota Jambi," ucap Nadiyah. 

Dikatakan, Rapat Kerja ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi di antara seluruh Tim Pembina Posyandu se-Provinsi Jambi, khususnya dalam menyusun langkah bersama merevitalisasi Posyandu yang telah ada agar dapat bertransformasi menjadi Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

"Diskusi berlangsung sangat hangat. Alhamdulillah, Kota Jambi saat ini sudah mulai memformulasikan penerapan Posyandu 6 SPM. Mudah-mudahan proses ini akan terus berkembang dan mencapai target yang kita harapkan bersama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam rangka menghadapi perlombaan Posyandu tingkat nasional, Kota Jambi telah menyiapkan Posyandu yang telah menerapkan layanan 6 SPM secara terpadu sebagai bentuk komitmen daerah dalam pengembangan Posyandu modern.

"Kami pada prinsipnya menyiapkan data dan mendukung sepenuhnya. Kami juga bersiap mengajukan satu Posyandu yang menurut kami layak untuk mewakili Provinsi Jambi dalam ajang lomba nasional tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa program unggulan Kampung Bahagia yang diinisiasi Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, sangat sejalan dengan semangat penguatan Posyandu berbasis 6 SPM.

“Salah satu pemanfaatan konkret dari program Kampung Bahagia adalah di sektor kesehatan, khususnya untuk merevitalisasi Posyandu yang sudah ada agar dapat menerapkan standar layanan 6 SPM secara optimal,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran, Nadiyah juga menjelaskan di tahun depan penganggaran untuk para Kader Posyandu telah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Raden Najmi mengatakan tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja ini guna untuk mensinergikan dan menyamakan persepsi antar Tim Pembina Posyandu Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

"Yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan rapat kerja TP Posyandu ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan," ucapnya. 

Untuk peserta Rapat Kerja ini, dirinya menyebut ada 80 orang, terdiri dari Ketua TP Posyandu yang juga selaku istri para Bupati/Wali Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta para Kader Posyandu. 

"Selain itu juga diikuti oleh 47 orang perwakilan dari kader pengurus Posyandu Kabupaten Kerinci," sebutnya. 

Ia juga menyampaikan sejauh ini ada 3.535 Posyandu se-Provinsi Jambi dengan berbagai kategori. 

"Mudah-mudahan dengan Rapat Kerja ini new Posyandu bisa menggeliat, sehingga ada sesuatu yang bisa dilakukan di Kabupaten/Kota hinga Desa /Kelurahan," singkatnya

Acara itu juga dirangkai dengan pemaparan materi dan dialog interaktif antara peserta dan 3 orang Narasumber. Yaitu, Feri Sihotang mewakil Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Niko mewakili Bappeda Provinsi Jambi, serta Noveranti dari Tanoto Foundation Riau-Jambi.(*ria/akd)