Pemkab Sarolangun Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati 2025

RADARJAMBI.CO.ID, SAROLANGUN - Pemkab Sarolangun (Eksekutif) menanggapi dan menjawab atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sarolangun.

Bupati, H Hurmin dan Wabup Gerry Trisatwika hadir di rapat paripurna DPRD. Tanggapan dan jawaban eksekutif disampaikan Wabup Gerry Trisatwika yang berlangsung pada Selasa (14/04), sore. Pimpinan Paripurna diambil alih oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni didampingi Waka II DPRD Dedi Ifriyansah, SM yang dihadiri sebanyak 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika mengatakan, bahwa eksekutif sependapat ke depannya untuk terus memperkuat penyelarasan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan pelaporan kinerja agar lebih akurat terukur dan akuntabel.

Menurutnya, seluruh OPD diminta agar bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.

"Pemkab akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, khususnya program unggulan untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah,"sebutnya.

Dijelaskan Wabup, Pemkab akan menetapkan prioritas pembangunan secara cermat sesuai kemampuan keuangan daerah terhadap usulan pembentukan tim khusus peningkatan PAD, pada prinsipnya menyambut baik dan akan memperkuat langkah intensifikasi, ekstensifikasi serta digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

"Penguatan sistem merit melalui penempatan ASN berdasarkan kompetensi kualifikasi dan kinerja akan terus dilakukan, sehingga terwujud birokrasi yang profesional, efektif dan selaras dengan visi misi jangka menengah daerah,'katanya.

Wabup Sarolangun menjelaskan, bahwa pihak eksekutif akan terus menjaga dalam pengelolaan pembiayaan daerah secara hati-hati terukur dan sesuai kemampuan fiskal daerah agar tetap mendukung kesinambungan pembangunan.

"Pemkab akan terus memperkuat pengawasan objek pajak dan retribusi daerah dan menggali sumber pendapatan baru yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membenahi sistem pemungutan secara lebih profesional transparan dan akuntabel,"ujarnya.

Pemkab akan terus memperkuat program yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, penurunan angka pengangguran merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hal ini ditekan melalui pengembangan UMKM, peningkatan akses permodalan, pemberdayaan usaha masyarakat serta pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Pemerintah daerah sependapat untuk terus memperkuat program yang mengarahkan pada ekonomi kerakyatan dan penurunan angka pengangguran,"ucapanya.

Terkait dengan status pegawaian penyesuaian penempatan PPPK dan tenaga kontrak, maka Pemkab terus melakukan penataan kepegawaian secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, kata Wabup, Pemkab akan serius dalam pengaturan jam operasional angkutan batubara khususnya yang melintasi kawasan padat kendaraan kami menyambut baik perhatian tersebut.

"Kami berkomitmen mempertegas pengawasan terhadap ketentuan jam operasional angkutan batu bara serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perusahaan agar pelaksanaannya di lapangan berjalan tertib,"cetusnya. FRAKSI PAN

Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika menerangkan, jika mengenai angka pengangguran, data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun menurun dari 5,03% pada tahun 2024 menjadi 4,68% pada tahun 2025. Capaian ini tentu di syukuri, namun belum dapat membuat pemerintah daerah berpuas diri karena masih perlu ditekan lebih lanjut.

"Pemkab terus memperkuat program penciptaan lapangan kerja pengembangan UMKM peningkatan keterampilan Tenaga Kerja dan penguatan sektor-sektor produktif daerah agar penurunan angka pengangguran dapat berlangsung secara berkelanjutan,"tambahnya.

Selain itu, Wabup memaparkan mengenai capaian realisasi dan belanja daerah belum mencapai target, bahwa pihak eksekutif menyadari bahwa optimalisasi pendapatan dan belanja merupakan faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh penyesuaian fiskal daerah, dinamika transfer pusat serta kendala pelaksanaan program pada perangkat daerah.

"Pentingnya peningkatan PAD dari berbagai sektor merupakan pilar penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemkab terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan termasuk melalui digitalisasi transaksi daerah dan pengembangan sistem retribusi digital,"pungkasnya. (ciz)