Ketika 1.000 HPK Belum Tuntas Menurunkan Stunting Negara, Justru Meluncurkan MBG

Radarjambi.co.id+Pemerintahan era Jokowi pernah membuat janji besar: pada akhir tahun 2024, angka stunting Indonesia akan turun menjadi 14%.

Janji itu bukan sekadar slogan kampanye, melainkan tertulis resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Tulang punggungnya adalah program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) - intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Namun ketika tahun 2024 benar-benar berakhir, angka stunting nasional masih berada di 19,8%. Memang turun dari 21,5% pada tahun sebelumnya, tetapi selisih hampir 6% dari target bukanlah “melenceng sedikit”. Untuk ukuran target yang dijanjikan negara, itu adalah kegagalan yang nyata.

Lebih mengherankan lagi, kegagalan ini tidak pernah diakui secara terbuka, tidak ada penjelasan komprehensif kepada publik apa yang sebenarnya terjadi.

Yang terjadi justru sebaliknya: target 14% digeser ke tahun 2029. Seolah-olah target itu hanyalah angka administratif yang bisa dipindahkan kapan saja tanpa konsekuensi politik maupun moral.

Sesuatu yang mencerminkan kegagalan perencanaan. Padahal di balik angka tersebut ada jutaan anak Indonesia yang tumbuh dalam kekurangan gizi, dan masa kritis tumbuh kembang mereka tidak bisa ditunda 5 tahun hanya karena pemerintah membutuhkan waktu lebih lama.

Ironi semakin terasa ketika pejabat pemerintah masih tampil percaya diri menjelang tenggat waktu. Pada Oktober tahun 2023, hanya setahun sebelum batas akhir, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan masih menyatakan bahwa target 14% “optimistis tercapai”.

Padahal untuk mencapainya, penurunan harus konsisten 3,8% per tahun, sesuatu yang tidak pernah terjadi, bahkan di negara yang paling sukses menurunkan stunting di dunia.

Tren penurunan stunting selama satu dekade terakhir justru naik-turun, tidak stabil, bahkan sempat stagnan.

Jika proyeksi resmi pemerintah berkali-kali meleset sejauh ini, wajar bila publik mempertanyakan apakah angka yang disampaikan selama ini benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

Konsep Tepat, Pelaksanaan Bermasalah

Secara konsep, 1.000 HPK adalah pendekatan yang tepat. Seribu hari pertama kehidupan memang periode emas yang menentukan masa depan seorang anak.

Kekurangan gizi pada periode ini dapat menyebabkan tubuh pendek, perkembangan kognitif terhambat, dan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki.

Tidak ada yang salah dengan gagasan menyasar ibu hamil dan balita di bawah dua tahun.

Masalahnya bukan pada konsep, tetapi pada pelaksanaan di lapangan. Di banyak daerah, dana khusus stunting tidak sebanding dengan besarnya perso’alan. Tenaga gizi, bidan, dan kader kesehatan tidak tersebar merata.

Ada wilayah yang memiliki tenaga cukup, tetapi ada pula yang nyaris tidak memiliki petugas kesehatan sama sekali. Beberapa kawasan bahkan disebut sebagai “daerah buta layanan”, wilayah yang tidak tersentuh fasilitas kesehatan dasar.

Koordinasi lintas sektor di tingkat desa, yang seharusnya menjadi kekuatan program ini, sering kali hanya menjadi seremoni tahunan. Pengawasan penggunaan dana stunting pun longgar.

Meski pemerintah pusat menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh dialihkan, banyak daerah tidak memiliki sistem yang memastikan bantuan benar-benar sampai kepada ibu hamil dan balita sasaran.

Jika uang negara untuk gizi anak saja bisa “menguap” tanpa pengawasan ketat, wajar bila hasilnya jauh dari target.

Kesenjangan yang Tidak Pernah Ditangani Serius

Penurunan angka nasional sering dipamerkan sebagai keberhasilan. Namun di balik angka rata-rata itu tersembunyi kesenjangan yang jauh lebih mengkhawatirkan.

Lebih dari separuh anak stunting terkonsentrasi di enam provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.

Di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, angka stunting masih di atas 30% atau dua kali lipat rata-rata nasional dan jauh di atas ambang WHO sebagai masalah kesehatan masyarakat serius.

Bandingkan dengan Jakarta dan Bali yang sudah menekan angka stunting di bawah 15%.

Kesenjangan setajam ini menunjukkan bahwa 1.000 HPK belum benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

Program yang dirancang seragam dari Sabang sampai Merauke jelas tidak memadai untuk mengatasi akar masalah yang berbeda-beda di setiap daerah.

Daerah tertinggal membutuhkan perhatian dan sumber daya jauh lebih besar, bukan kebijakan seragam yang dipukul rata dari Jakarta.

Di Tengah ketidakberhasilan 1.000 HPK, Pemerintah Justru Meluncurkan MBG

Ketika 1.000 HPK belum tuntas, pemerintah justru meluncurkan program baru berskala raksasa: Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari tahun 2025, dengan anggaran ratusan triliun rupiah.

Masalahnya bukan pada niat memberi makan anak sekolah, tetapi pada arah intervensinya. MBG tidak menyasar kelompok paling rentan stunting, yaitu ibu hamil dan balita.

Program ini menyasar anak sekolah, kelompok yang secara biologis sudah melewati periode kritis tumbuh kembang.

Sejak awal pelaksanaannya, MBG juga diwarnai berbagai perso’alan: kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, kualitas menu yang dipertanyakan ahli, tata kelola dapur penyedia yang belum siap, rantai pasok pangan yang belum stabil.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan mengingatkan bahwa program ini berpotensi menyedot anggaran besar yang seharusnya memperkuat 1.000 HPK.

Jika stunting benar menjadi prioritas nasional, seharusnya pembenahan 1.000 HPK didahulukan, bukan meluncurkan program baru yang tidak menyentuh akar masalah stunting.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Program 1.000 HPK melibatkan banyak instansi: Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, BKKBN, pemerintah daerah, hingga desa. Ketika target meleset, tanggung jawab justru mengambang.

Tidak ada instansi yang secara terbuka mengakui kegagalan, dan tidak ada evaluasi kinerja yang dipublikasikan secara rinci.

Lebih parah lagi, data stunting itu sendiri belum sepenuhnya dapat dipercaya. Metode pengukuran sempat berganti dari Survei Status Gizi Indonesia ke Survei Kesehatan Indonesia, sehingga angka dari tahun ke tahun tidak selalu dapat dibandingkan secara adil.

Di lapangan, pencatatan berbasis aplikasi sering bermasalah: data terlambat, anak tercatat ganda, dan akurasi diragukan petugas.

Jika dasar pengambilan keputusan saja goyah, sulit memastikan apakah penurunan angka stunting benar-benar hasil kerja keras atau sekadar efek perubahan metode.

Penurunan Tetap Ada, Tetapi Kegagalan Tidak Bisa Diabaikan

Meski kritik perlu disampaikan, kita tetap harus adil. Penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 19,8% pada tahun 2024 adalah pencapaian nyata.

Banyak daerah membuktikan bahwa jika 1.000 HPK dijalankan dengan sungguh-sungguh, hasilnya terlihat. Pemerintah juga telah membangun perangkat kebijakan yang relatif lengkap.

Namun justru karena fondasinya sudah ada dan berjalan lama, kegagalan mencapai target 14% menjadi semakin sulit dima’afkan. Ini bukan program baru.

Ini program yang sudah diberi waktu bertahun-tahun, anggaran besar, dan dukungan politik penuh - tetapi tetap gagal mencapai target yang ditetapkan pemerintah sendiri.

Empat Langkah Mendesak

Dari seluruh persoalan ini, ada empat langkah yang harus segera dilakukan:

Pemerintah harus jujur mengakui kegagalan target tahun 2024, menjelaskan akar masalah, dan menyebut instansi yang bertanggung jawab.

Dana 1.000 HPK harus dilindungi, tidak boleh tergerus oleh program populer lain seperti MBG, dan harus diawasi lembaga independen.

Daerah dengan angka stunting tertinggi harus mendapat perhatian lebih khusus, dengan target dan tenggat waktu berbeda dari daerah yang sudah baik.

Sistem data gizi harus dibenahi serius, dengan metode pengukuran yang konsisten dari tahun ke tahun.

Target 14 persen kini dipindahkan ke tahun 2029. Namun kebiasaan menggeser tenggat setiap kali target tidak tercapai, sambil meluncurkan program baru yang tidak menyentuh akar masalah, tidak boleh terus berulang.

Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ini soal jutaan anak Indonesia yang sedang menjalani seribu hari pertama kehidupan mereka hari ini—masa yang hanya datang sekali seumur hidup dan tidak bisa diundur lima tahun seperti target pemerintah.(*)

Penulis: Nona Carolina mahasiswa pascasarjana ilmu gizi IPB