Fraksi Nasdem Tolak Penyertaan Modal Untuk BUMD Muarojambi

Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI- Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengambil sikap tegas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

NasDem secara terbuka menolak rencana pengalokasian dana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyusul persoalan kewajiban finansial PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP yang hingga kini belum diselesaikan.

Sikap keras tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Murni, saat membacakan pemandangan umum fraksi yang mewakili Ketua Fraksi NasDem, H. Sulaiman.

Di hadapan forum paripurna DPRD, NasDem menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya kembali menggelontorkan uang rakyat untuk penyertaan modal, sementara persoalan kewajiban finansial BUMD masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Penolakan itu bukan tanpa dasar. Fraksi NasDem merujuk pada surat peringatan resmi dari PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi terkait kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk tagihan kekurangan Jumlah Pembelian Minimum Tahunan (JPMT).

Dalam rincian yang disampaikan, kewajiban tersebut terdiri dari USD 3.351.640,18 untuk periode 2017 dan USD 2.262.068,39 untuk periode 2018–2019.

Jika diakumulasikan, total kewajiban PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP mencapai USD 5.613.708,57. Angka ini bukan jumlah kecil dan menjadi alasan serius bagi NasDem untuk mempertanyakan urgensi penambahan penyertaan modal dari APBD.

Bagi Fraksi NasDem, persoalan ini bukan sekadar menyangkut persetujuan anggaran Rp1 miliar. Lebih dari itu, menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan keuangan baru.

NasDem menilai, sebelum pemerintah daerah kembali menyuntikkan modal ke BUMD, penyelesaian kewajiban finansial yang masih tertunggak harus menjadi prioritas utama.

Jangan sampai pemerintah daerah terus mengalokasikan anggaran penyertaan modal, sementara persoalan kewajiban perusahaan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.

"Penyertaan modal jangan dipaksakan ketika kewajiban finansial BUMD kepada pihak lain masih belum diselesaikan. Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," demikian substansi penegasan sikap Fraksi NasDem.

Fraksi NasDem pun menegaskan tidak sepatutnya alokasi penyertaan modal Rp1 miliar tersebut dibebankan kepada APBD sebelum seluruh kewajiban kepada PT Pertamina EP diselesaikan hingga tuntas.

Sikap NasDem ini menjadi catatan penting dalam pembahasan APBD 2027. Sebab, penyertaan modal kepada BUMD semestinya didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan, kemampuan pengelolaan, prospek usaha, serta kejelasan tanggung jawab atas kewajiban yang masih berjalan.

Kini pertanyaannya, apakah pemerintah daerah akan tetap memaksakan penyertaan modal Rp1 miliar tersebut, atau terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kewajiban PD Muaro Jambi yang nilainya mencapai USD 5,6 juta?

Bagi Fraksi NasDem, kepentingan rakyat dan pertanggungjawaban penggunaan APBD harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya.(akd)