RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN- Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko. Namun unjuk rasa kali ini lebih menarik, sebab dalam satu hari dua organisasi mahasiswa berunjuk rasa sekaligus. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa menyoroti terkait permasalahan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun dan Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS), menyoroti terkait kebijakan beasiswa pendidikan yang didanai Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Sekitar pukul 09.00 WIB belasan anggota PMII mendatangi rumah dinas bupati Sarolangun ingin bertemu Bupati Sarolangun H Cek Endra, bermaksud menanyakan persoalan perkebunan di Kabupaten Sarolangun. Namun Bupati Sarolangun tak ada di rumah.
Mahasiswa kemudian meninggalkan rumah dinas dan bergerak menuju Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) bermaksud menemui Kadis Bunhut Ir Joko Susilo, lahi-lagi mahasiswa tak bisa bertemu karena Kadis Bunhut Joko Susilo sedang rapat dengan di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.
Aksi unjukrasa mahasiswa PMII di Bunhut sempat terjadi kericuhan dan terjadi ketegangan antara mahasiswa dan polisi yang mengawal aksi unjukrasa. Ketegangan dipicu aksi mahasiswa yang membakar ban di halaman Disbunhut. Karena dikhawatirkan membahayakan dan menganggu aktivitas di kantor tersebut, polisi berupaya memadamkan api.
Namun upaya memadamkan api dilarang mahasiswa dan terjadi ketegangan, bahkan adu mulut dan aksi dorong-dorongan pun terjadi. Aksi unjukrasa semakin panas karena mahasiswa memaksa masuk Bunhut bermaksud mengecek keberadaaan Joko Susilo.
Namun karena Joko tidak ada, mahasiswa bermaksud ditemui Sekretaris Bunhut Wahyudi. Namun mahasiswa menolak dan ingin bertemu langsung Joko Susilo.
Setelah dari Bunhut mahasiswa PMII bergerak menuju Kantor Bupati Sarolangun. di Kantor Bupati kembali terjadi kericuhan. Mahasiswa dan polisi saling dorong-dorongan bahkan sempat terjadi kericuhan, sebab anggota polisi menghalangi mahasiswa yang memaksa masuk kantor Bupati.
Ari Anggara Ketua PMII Cabang Sarolangun, dalam orasinya meminta Pemkab mencabut izin perusahaan yang dinilai bermasalah dengan menghilangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan. PMII juga meminta Pemkab menyelesaikan konflik sengketa lahan yang ada di Kabupaten Sarolangun, dan meminta kepada aparat penegak hukum segera melakukan menyeldiki terkait indikasi korupsi perizinan, di sektor perkebunan dan kehutanan.
PMII juga menyoroti gagalnya program cetak sawah baru di Kabupaten Sarolangun. Namun karena mahasiswa PMII tidak bisa bertemu Bupati Sarolangun akhirnya meninggalkan Kantor Bupati Sarolangun.
Reporter: Charlez Rangkuti
Editor: Gustav Wiranata
Cegah Penyebaran Narkoba dan HIV/AIDS, Pemkot Jambi Gelar Rakor Bersama Stakeholder