Fachrori Terima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Dari Kementerian PPPA RI

Radarjambi.co.id - JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Kali ini, penghargaan yang diterima oleh Plt.Gubernur Jambi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 Kategori Madya, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, disaksikan oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Rabu (19/12).

Sebelumnya, Plt. Gubernur Jambi menerima penghargaan perkebunan sebagai Kepala Daerah Peduli terhadap Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Senin (10/12 red) dan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia H. Muhammad Jusuf Kalla, didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, (11/12 red), yakni penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi atas upayanya mendorong dan membina Kabupaten/Kota untuk terus peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pelayanan Publik berbasis HAM.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai telah berupaya melaksanakan kebijakan secara konsisten tentang pengarustamaan gender (PUG) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan.

Ada empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya, dan Mentorm.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise juga menyerahkan penghargaan, yakni kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perempuan dan anak menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan bersama. Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersama-sama memberikan perhatian terhadap isu ini.

Penghargaan ini adalah sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA).

Penghargaan yang dilaksanakan 2 tahun sekali diberikan saat rangkaian peringatan Hari Ibu dengan melibatkan tim independen.

Provinsi Jambi sendiri mendapatkan penghargaan APE pada tahun 2014 di kategori Madya. Tahun 2018 ini, ada 22 provinsi yang mendapatkan penghargaan termasuk Provinsi Jambi.

Untuk menguatkan peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Pergub Nomor 19 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan telah memiliki Pokja PUG tingkat Provinsi yang diketuai oleh Bappedda Provinsi Jambi.

Diharapkan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dapat segera berupaya mengkompilasi kebijakan masing-masing pemerintah daerah tentang implementasi PUG dalam upaya pemenuhan hak- hak terhadap perempuan dan anak.

Pada sesi wawancara, Fachrori menegaskan bahwa penghargaan ini berkat kerja keras seluruh OPD untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Kita berharap penghargaan ini memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, dan kita harus terus bersinergi, jangan takut untuk memberikan masukan program dan mencari solusi bersama terhadap setiap masalah terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dan, kita berharap program yang kita lakukan dapat memastikan perempuan dan anak berada di garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas. Intinya harus dapat lebih baik lagi ke depannya,” ujar Fachrori.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provini Jambi, Luthpiah menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bentuk kepedulian Pemda terhadap pengarusutaman gender yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jambi.

“Kita bersyukur tahun ini kita mendapatkan penghargaan dan kita berterima kasih kepada kepala daerah bupati/walikota yang sudah mensupport kita dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten /Kota telah ikut mengisi aplikasi. Masing-masing OPD di kabupaten/kota telah aktif untuk mengikuti, ini semua bentuk sinergi dan komunikasi yang baik yang kita lakukan, dibandingkan tahun 2014 hanya ada 2 kabupaten yang mengisi aplikasi.
Penilaian di tahun ini menjadi sangat ketat dimana tahun 2014 yang lalu untuk 2000 saja sudah mendapatkan penghargaan pratama, tetapi saat ini harus di atas 2500. Ini tentu menajdi PR bagi kita, dan kita akan terus mendorong serta mensupport kabupaten/kota untuk mendapatkan penghargaan,” terang Luthpiah.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya penghargaan ini, tetapi bagaimana membangun koordinasi, sinergitas antar OPD, karena sebenarnya setiap OPD memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan, tinggal porsinya saja, dan ini yang harus kita dorong. Kita berharap semua sektoral memberikan dukungan sehingga penghargaan ini merupakan langkah awal untuk membangun program yang responsif gender dan mendorong perempuan-perempuan hebat di Provinsi Jambi agar lebih berkualitas, meningkatkan kemandirian,” tutur Luthpiah.

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori