Apresiasi Kepada Para Buruh, Fachrori Bagikan Paket Sembako

RADARJAMBI.CO.ID-Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengemukakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak buruh yang dirumahkan, untuk itu aksi solidaritas kemanusiaan perlu ditingkatkan dan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan perhatian kepada buruh. Hal itu disampaikan Fachrori dalam Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2020, di Lapangan Parkir Merah depan Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (01/05).

Hari Buruh Internasional tingkat Provinsi Jambi ini diperingati sangat jauh beda, hanya dihadiri perwakilan saja, karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Fachrori mengatakan, sejalan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, dia memberikan apresiasi yang besar kepada buruh, karena telah mengikuti imbauan pemerintah tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19, dimana setiap tahunnya diperingati dengan berbagai kegiatan dan aksi damai, namun saat ini dialihkan dengan kegiatan Bhakti Sosial.

Lebih lanjut, Fachrori juga menjelaskan, pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Disini peran pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan pembinaan, mengarahkan, membuat regulasi dan peraturan yang menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja di wilayahnya, juga kelangsungan usaha,” jelas Fachrori.

“Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, diketahui banyak pekerja/buruh yang terdampak Covid-19 per 30 April 2019 – 2020, terdapat 4.356 orang yang dirumahkan dan 19 orang di-PHK dari beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Jambi,” sambung Fachrori.

“Saya ucapkan selamat Hari Buruh, May Day, semoga kedepannya kaum buruh dapat menanamkan harapan dan semangat dalam diri, untuk berkerja lebih baik lagi, sehingga menciptakan tenaga buruh yang baik dan professional, yang memberikan banyak sekali keuntungan tidak hanya kepada pemilik perusahan namun juga kepada mereka yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mengisi pembangunan guna kemajuan Provinsi Jambi,” pungkas Fachrori.

Dalam rangka Hari Buruh Internasional ini, gubernur menyerahkan bantuan sosial paket sembako bagi pekerja/buruh yang dirumahkan/PHK dan masyarakat akibat dampak Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari menjelaskan, ada beberapa perusahan yang terdampak Covid-19 yang sebagian merumahkan karyawannya dan ada yang PHK karyawannya, selain itu Dinasnakertrans terus bersosialisasi ke setiap perusahaan untuk tidak mem-PHK karyawannya, seandai terjadi PHK diharapkan perusahaan memberikan hak-hak karyawannya sesuai dengan peraturan yang ada di Kemenakertrans.

“Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinasnakertrans selalu bersosialisas bersama pihak perusahan agar tidak ada PHK selama Covid-19, seandai adanya PHK, perusahan harus memberikan hak-haknya sesuai peraturan,” ujar Bahari.

Bahari menambahkan, sembako yang diserahkan merupakan bantuan dari para perusahaan kepada buruh dan pekerja sektor informal.

Sementara itu, ketua panitia sekaligus Korwil Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Jambi Roida Pane menyampaikan, peringatan Hari Buruh tahun 2020 sangat berbeda dari tahun yang lalu, karena ditengah pandemi Covid-19. “Pada kesempatan ini, para buruh meminta pemerintah mengkaji kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, bagi para buruh yang terdampak Covid-19 juga menjadi perhatian pemerintah, diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, seperti paket sembako yang dibagikan ini,” kata Roida Pane.

Akibat pandemi Covid-19, tak tanggung-tanggung, tidak sedikit buruh yang harus dirumahkan bahkan kena PHK. Bertahan ditengah pandemi virus corona juga sulit dilakukan pengusaha. Untuk itu, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah,” pungkasnya.(*)