DIPLOMASI KEBAHASAAN PRESIDEN PRABOWO

Sabtu, 04 Juli 2026 - 11:21:05


Sudaryanto
Sudaryanto /

Radarjambi.co.id-Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis pada akhir Mei lalu, menarik ditinjau dari perspektif diplomasi kebahasaan.

Di hadapan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia agar mengajarkan bahasa Perancis. Penguasaan bahasa Perancis, lanjut Prabowo, dinilai krusial karena negara itu bakal menjadi kekuatan besar di dunia ke depan.

Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, akhir Oktober 2025 lalu, Prabowo juga mengungkapkan hal serupa.

Di depan Presiden Lula da Silva, Prabowo juga menyebutkan, ia telah memutuskan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah. Muncullah pertanyaan kritis: apakah yang diungkapkan Presiden Prabowo sudah tepat dari perspektif diplomasi kebahasaan?

Dua Strategi

Dalam kajian bahasa, kita kenal diplomasi kebahasaan. Diplomasi kebahasaan dipahami sebagai diplomasi yang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa nasional sebagai alat untuk mendukung tujuan politik, ekonomi, dan sosial di kancah global.

Ada dua strategi efektif dalam menggunakan diplomasi kebahasaan, yaitu strategi ke dalam dan strategi keluar. Kedua strategi itu dapat digunakan oleh Presiden Prabowo (dan pejabat dan diplomat kita) secara efektif.

Pertama, strategi ke dalam. Strategi ini meniscayakan Presiden Prabowo berkomitmen penuh atas politik bahasa nasional di Tanah Air.

Sebagai contoh, Presiden menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berpidato, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2009.

Contohnya lagi, Presiden dapat menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) agar lanskap dan dokumen resmi menggunakan bahasa Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Singkat kata, strategi ke dalam menjaga kedaulatan, eksistensi, dan penggunaan bahasa Indonesia di Tanah Air.

Kedua, strategi keluar. Strategi ini meniscayakan Presiden Prabowo berkomitmen penuh atas politik bahasa nasional di kancah internasional.

Misalnya, di hadapan Presiden Macron, Prabowo memaparkan data pemelajar asing asal Perancis yang belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) dalam lima tahun terakhir. Ditambahkan pula data tentang sejumlah pakar bahasa, sastra, dan budaya Indonesia asal Perancis dan karya-karya terbaiknya.

Misalnya lagi, di depan Presiden Lula da Silva, Prabowo menyampaikan dukungan atas dua universitas di Brasil yang membuka Jurusan Bahasa Indonesia, yaitu Universidade de Sao Paulo (USP) dan Universidade de Brasilia (UnB).

Disampaikan pula Prabowo akan berjanji mengirimkan tenaga pengajar BIPA, buku-buku ajar BIPA, dan kerja sama pembelajaran BIPA ke dua universitas itu. Dukungan dan janji itu tampak lebih konkret dalam diplomasi kebahasaan.

Perlu Koordinasi

Dua strategi diplomasi kebahasaan di atas, mestinya dipahami dan diterapkan oleh Prabowo dan para pejabat lainnya, termasuk Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia. Sebelum menerima kunjungan Presiden Lula da Silva dan bertemu dengan Presiden Macron,

Prabowo perlu berkoordinasi dengan Bakom. Ia perlu menggali data pemelajar BIPA asal Brasil dan Perancis, serta data lainnya terkait bahasa Indonesia di kedua negara itu.

Kelak, jika Prabowo betul-betul memahami strategi diplomasi kebahasaan, kedaulatan dan eksistensi bahasa Indonesia kian kokoh di kancah global. Salah satu buktinya adalah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa ke-10 dalam Konferensi Umum UNESCO pada 20 November 2023 lalu.

Kita perlu mendorong, termasuk menyampaikan kritik, agar Presiden Prabowo berdiri di garda terdepan dalam ikhtiar penginternasionalan bahasa Indonesia.(*)

 

 

 

Penut : Sudaryanto, M.Pd. Dosen Sejarah dan Politik Bahasa Nasional FKIP UAD; Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa UNY