Restuardi Daud : Fokus Bantu Ekonomi Produktif Masyarakat Hadapi Covid-19

Kamis, 01 Oktober 2020 - 16:14:41


Pjs Gubernur Jambi Ardy Daud terima kunjungan Kepala OJK Endang Nuryadin dan Kepala Kanwil DJPB Supendi membahas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masa pandemi Covid-19 di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis (1/10/20).
Pjs Gubernur Jambi Ardy Daud terima kunjungan Kepala OJK Endang Nuryadin dan Kepala Kanwil DJPB Supendi membahas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masa pandemi Covid-19 di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis (1/10/20). /

RADARJAMBI.CO.ID-Pjs Gubernur Jambi Ardy Daud terima kunjungan Kepala OJK Endang Nuryadin dan Kepala Kanwil DJPB Supendi membahas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masa pandemi Covid-19 di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis (1/10/20).

Ardy Daud mengakui selain fokus Pemerintah Daerah hadapi pandemi Covid-19 saat ini tidak dapat melepaskan dari penguatan ekonomi masyarakat hingga dapat berjalan bersamaan,"Kinerja NPL tidak terlalu besar, mudah-mudahan aman yang secara umum performa masih baik," ungkap Ardy Daud.

Ardy Daud menegaskan bantuan yang diberikan untuk masyarakat hendaknya lebih fokus pada sektor yang sesuai karakteristik daerah,"Utamanya pada bagian produksi seperti UMKM atau bidang pertanian dan kita menjadi jembatan untuk penyaluran bantuan tersebut," kata Ardy Daud.

Ardy Daud berharap kolaborasi pihak keuangan bersama Pemerintah Daerah dalam bentuk yang lebih konkret mendorong pemulihan ekonomi.

Kepala OJK Provinsi Jambi Endang Nuryadin menyampaikan kondisi NPL yang relatif masih terjaga dengan adanya relaksasi termasuk adanya penundaan pembayaran kredit serta subsidi bunga untuk perbankan.

Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Supendi menyampaikan kebutuhan data menjadi hal paling mendasar untuk pelaksanaan PEN di Jambi,"Butuh dukungan Gubernur untuk kelancaran program dan kita siap untuk itu," ujar Supendi.

Supendi menerangkan adanya subsidi bunga bagi perbankan sedangkan alokasi dana untuk Provinsi Jambi sebesar 23 triliun rupiah dengan pembagian 16 triliun berbentuk transfer daerah dan dana desa kemudian 7 triliun rupiah untuk Satuan Kerja yang ada di Provinsi Jambi. (HAR)