Bappeda Sarolangun Matangkan Musrenbang Penyusunan RKPD 2022

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2022 yang dihelat oleh Bappeda berlangsung matang dan sukses.

Musrenbang penyusunan RKPD tahun 2022 mengusung tema, pemulihan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (29/03) dimulai sekitar 10.00 WIB di ruang aula Bappeda Sarolangun yang dibuka oleh Bupati Sarolangun H Cek Endra didampingi Ketua DPRD, Tontawi Jauhari SE dan Kepala Bappeda H Lukman MPd dengan menerapkan Prokes Covid-19.

Narasumber dihadirkan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), Pipin Gunawan dan perwakilan Bappeda Provinsi Jambi Khairul Asrori. Disamping itu, dilakukan zoom meeting dengan perwakilan Deputi Bappenas, Andri Mardiah.

Hadir Waka II DPRD Syahrial Gunawan, Forkompimda, Kepala OPD, perwakilan Ormas, perwakilan OKP dan pers.

Dimulainya kegiatan ditandai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Kabag Kesra Setda, Puadi.

Suasana diruang Musrenbang RKPD berubah menjadi riang dan menggembirakan atas suguhan aksi tarian Joged yang ditampilkan oleh Panpel dari tim kesenian Kabupaten Sarolangun binaan Hj Rosita Endra.

Menariknya, di ruang Musrenbang RKPD amat terlihat indah, sebab dibagian depan panggung divariasikan dengan mekarnya kembang.

Kepala Bappeda Sarolangun, H Lukman dalam pemaparannya mengatakan, Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2022. Pelaksanaan Musrenbang ini memenuhi amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

"Ini merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rencana RKPD dan merupakan wahana, baik itu secara langsung dan tidak langsung yang mendapat manfaat atau dampak dari kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah,"jelas H lukman.

Pembahasan dan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD melalui Peraturan Bupati (Perbup), kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Renja SKPD tahun 2022.

Rangkaian kegiatan perencanaan ini telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2020 dengn agenda, Musrenbang desa dan kelurahan telah dilaksanakan sejak 16 Desember 2020 hingga 15 januari 2021, Musrenbang kecamatan 26 Janauari - 11 februari 2021 dan Forum Konsultasi Publik perencanaan pembangunan dilaksanakan 22 Februari 2021.

Disamping itu, mekanisme pembahasan dalam bentuk desk atau verifikasi antara Bappeda, SKPD dan utusan kecamatan dengan agenda pembahasan usulan program dan kegiatan prioritas rancangan Renja SKPD pada tahap pelaksanaan forum gabungan OPD telah dilaksanakan 1 Maret 2021 - 10 Maret 2021 dan sinkronisasi dengan mekanisme desk verifikasi antara kecamatan dan SKPD hasil Musrenbang kecamatan dengan usulan program prioritas rancangan Renja SKPD.

"Musrenbang penyusunan RKPD tahapan akhir proses perencanaan untuk menyusun RKPD tahun 2022, selanjutnya dibarengi dengan menyepakati Musrenbang RKPD Sarolangun tahun 2022,"ucapnya.

H Cek Endra, Musrenbang penyusunan RKPD telah melalui proses dan tahapan mulai Musrenbang Desa/Keluarahan, Kecamatan dan beberapa kali proses di tingkat Kabupaten.

"Mudah-mudahan hasil Musrenbang RKPD menampung usulan kegiatan prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diusulkan ke DPRD Sarolangun,"katanya.

Ini merupakan proses perencanaan pembangunan yang menjadi kajian international, salah satu proses perencanaan mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling atas hanya dilakukan di Indonesia, diantaranya Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten, Provinsi sampai Musrenbang tingkat Nasional,"kata H Cek Endra.

Kamampuan keuangan daerah terbatas, ini menjadi peran bagi OPD untuk menyeleksi kegiatan prioritas, sepertinya hampir seribu usulan yang terangkum dari kecamatan, namun diprediksikan paling banyak 100 usulan yang akan terealisasi.

"Ditengah pandemi Corona saat ini kita tidak banyak pilihan. Pesan Presiden RI masih fokus dalam mengatasi Covid-19 baik itu dampak medis dan dampak non medis, tahun 2022 Corona masih menjadi fokus rencana program dan kegiatan daerah 2022, termasuk dalam mengatasi dampak Corona, seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi dan lainnya.

H Cek Endra menilai, bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) akan menjawab masalah isu nasional dalam membantu ekonomi masyarakat. Ditengah Covid-19 juga memunculkan ketatnya keuangan, ia minta OPD melakukan efisiensi dalam mengajukan anggaran.

"Hasil Musrenbang diharapkan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini harus efektif dan efisien dalam penyusunan kegiatan. Anggaran yang dinilai tidak perlu di OPD diminta untuk dihapuskan, tapi pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan dengan baik, sebaliknya tetap menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi kemisikinan dan pengangguran,"tandasnya. (ciz)

PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ASNORY S