Dibubuhi Rekomendasi 3 Komisi, DPRD Sarolangun Setujui LKPJ Bupati Tahun 2020

RADARJAMBI.CO.ID,SAROLANGUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020.

Persetujuan tersebut melalui rapat paripurna tingkat II DPRD dengan agenda penyampaian laporan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2020 yang digelar Senin (24/05) sekitar pukul 16.00 WIB sore.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari SE didampingi Wakil Ketua I, Aang Purnama SE MM yang dihadiri 26 orang anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Efrianto SPd

Sementara itu dari eksekutif hadir Wakil Bupati Sarolangun, H Hillalatil Badri, Sekda Ir Endang Abdul Naser para Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD.

Persetujuan LKPJ Bupati tahun 2020 didahului dengan penyampaian laporan dan rekomendasi dari 3 komisi DPRD.

Perwakilan Juru bicara Komisi I, yakni Drs H Pahrul Rozi MSi dari politisi Golkar, perwakilan juru bicara komisi II Sardani dari poitisi Perindo yang bergabung dengan fraksi PDI Perjuangan dan juru bicara Komisi III Yusuf Helmi AB SE dari politisi Golkar.

Juru bicara Komisi I DPRD, Drs H Fahrul Rozi MSi menyampaikan pendapat saran dan catatan strategis sebagai masukan kepada eksekutif untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan dalam rangka perbaikan kinerja yang optimal.

"Komisi I memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyusun LKPJ dengan baik dan tepat waktu yang berlandaskan pada RPJMD dan RPJP Kabupaten Sarolangun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,"sebutnya.

Dipaparkan politisi Golkar asal Dapil Sarolangun IV meliputi Limun, CNG dan Batang Asai, jika berkaitan dengan pencapaian target PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, maka diaharapkan kepada jajaran OPD terkait agar proaktif kedepan dalam mencari anggaran di pusat untuk dibawa ke daerah.

"Kami menyarankan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dilakukan perencanaan yang matang dan ditingkatkan pengawasan dalam mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir temuan BPK,"katanya.

Selain itu, politisi yang berlatar belakang dari birokrasi dan pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016, jika kinerja OPD atas program dan kegiatan selama tahun 2020 dinilai baik, serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dimana dari 25 indikator tercatat telah tercapai 16 indikator, diharapkan 9 sisanya untuk dapat direalisasikan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

"Kami berharap dinas P3A untuk menyusun langkah strategis dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Sebaliknya diminta untuk menggodok serta mengajukan Ranperda ke DPRD,"katanya.

Terpisah, juru bicara Komisi II DPRD Sarolangun Sardaini juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sarolangun beserta jajaran terkait yang telah menyesuaian LKPJ ini dengan baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi II DPRD Sarolangun minta dinas peternakan dan perikanan untuk menjaga keamanan dan kehalalalan ternak yang akan dijual di pasar, kemudian memaksimalkan rumah potong hewan, guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Kami harap seluruh dinas terkait yang membidangi tata kelola pasar untuk meningkatkan pengelolaan pasar yang baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, kemudian BPKAD diminta untuk meningkatkan penataan aset, begitu juga dengan dinas terkait agar fokus dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sarolangun dengan memaksimalkan potensi yang ada, "terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi III DPRD, Yusuf Helmi AB SE mengatakan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur ditingkatkan pengawasan sesuai aturan perundang-undangan untuk mencapai hasil yang maksimal, selain itu meminimalisir temuan BPK serta aparat pemerintah untuk meningkatkan pengawasan APIP dalam pelaksanaan pembangunan,

"Beberapa pelayanan infrastruktur untuk ditingkatkan lagi untuk terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyatakat di Kabupaten Sarolangun, dan di instansi terkait dalam bidang pelayanan air bersih untuk tetap dipertahankan serta mengoptimalkan transmisi jaringan air yang ada,"paparnya.

Seusai penyampaian rekomendasi dari 3 perwakilan komisi DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari SE mempertanyakan kepada anggota DPRD yang hadir, apakah LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2020 dapat disetujui? Lantas dengan serentak anggota DPRD menyahut setuju. Selanjutnya, Ketua DPRD mengetokkan palu. Setelah itu, Tontawi Jauhari didampingi Aang Purnama menyerahkan rekomendasi dari 3 komisi kepada Wakil Bupati Sarolangun, H Hillalatil Badri.

Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas segala saran, sumbangsih kemikiran dalam menyampaikan masukan yang membangun untuk kemajuan daerah dan kerja sama yang baik secara harmonis yang selama ini terbangun.

"Catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh 3 komisi DPRD Sarolangun ini akan dibahas oleh pihak eksekutif, khususnya dinas terkait dalam melaksanakan perbaikan kedepan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2022.

Ketua DPRD Sarolangun saat dimintai keterangan mengatakan, jika Senin (24/05) DPRD Sarolangun telah melaksanakan dua agenda paripurna, yakni paripurna tingkat I tahap 3 dengan mendengarkan tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Kemudian, paripurna tingkat II DPRD dengan agenda penyampaian laporan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2020.

"Kita berharap roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal sesuai dengan Tupoksi eksekutif. Selain itu, atas rekomendasi 3 Komisi DPRD harus menjadi perhatian serius oleh eksekutif untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"tandasnya. (ciz)

PENULIS: CHARLES R
EDITOR: ANSORY S