Wakil Walikota Jambi Maulana Hadiri Program Digitalisasi Bagi UMKM

radarjambi.co.id-KOTA JAMBI - Wakil Walikota Jambi, H. Maulana menghadiri kegiatan tim percepatan digitalisasi di bidang tata kelola keuangan pemerintah baik dari pendapatan maupun belanja, bertempat di Swiss-belhotel Jambi, Selasa (14/09).

Wakil Walikota Jambi, H. Maulana menjelaskan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sudah berbasis digitalisasi hingga proses transaksi belanja.

Diketahui proses akselerasi perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam tata kelola keuangan daerah harus melakukan percepatan-percepatan.

"Secara umum Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi tentu memiliki daya dukung yang sangat baik, baik itu dari segi akses internet, kelistrikan, termasuk juga gaya hidup dari masyarakat," jelasnya.

Pemkot Jambi juga mendukung program digitalisasi bagi UMKM hingga central-central ekonomi di Tugu keris, Kantor Gubernur, di tempat-tempat central batik, pusat belanja, hingga kuliner dengan mendorong digitalisasi sehingga transaksi lebih aman tidak menggunakan tunai.

Dalam konteks mendukung pelaku usaha kelompok milenial kata Maulana dirinya menyambut baik untuk pemuda dimajukan tanpa anggunan, hal ini akan di dorong dan di sosialisasikan pada masyarakat terutama anak-anak muda yang baru memulai bisnis.

"Persyaratannya mudah, tanpa anggunan yang penting adanya izin usaha dari Kecamatan, Kabupaten dan ada kelompok-kelompok usaha. Ini harus kita maksimalkan karena bagi hasil bunganya sangat rendah yakni 3% dan mendorong ekonomi Kota Jambi pasca pandemi covid-19," katanya.

Adapun kendala dalam hal ini yakni di aplikasi yang mana masyarakat Kota Jambi sudah menjaga gaya hidup yang sekarang dengan proses digitalisasi. Namun demikian, aplikasi-aplikasi yang ada perlu di sempurnakan sehingga mendukung masyarakat.

Diketahui Pemkot Jambi pernah membuat transkoja dengan pembayaran E-money yang mana Bank lokal belum mampu menyiapkan akses tersebut, dengan kata lain, Pemkot harus bekerjasama dengan Bank Nasional.

"Banyak masyarakat yang punya rekening di Bank lokal dan meng-upgrade kemampuan dari para pelaku jasa keuangan, akselerasi masyarakat dalam kesadaran dan perilakunya harus diimbangi dengan kesiapan dunia perbankan yang kita miliki supaya seimbang," pungkasnya. (ria/akd)