Hadapi Target Lifting 2022, SKK Migas Selenggarakan Raker Tahun 2021

RADARJAMBI.CO.ID-Jakarta, 20 Desember 2021. Dalam rangka menyampaikan kinerja hulu migas tahun 2021 serta menyelaraskan kembali strategi jangka panjang hingga tahun 2030, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan Rapat Kerja SKK Migas Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Senin (20/12/2021) di Jakarta.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, hingga November 2021 kinerja lifting minyak mencapai 657 ribu barel minyak per hari (BOPD) atau 93,2% dari target sebesar 705 ribu BOPD. Sementara lifting gas mencapai 5.492 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 97,4% dari target 5.638 MMSCFD. “Outlook akhir tahun kami proyeksikan sebesar 660 ribu BOPD atau 93,6% untuk minyak dan 5.505 MMSCFD atau sebesar 97,5% untuk gas,” ujarnya.

Sedangkan untuk capaian lain, Dwi menyebutkan penerimaan negara sudah mencapai USD 12,55 miliar setara Rp 182 triliun atau 172% dari target USD 7,28 milar, cost recovery sebesar USD 6,55 miliar, serta Reserve Replacement Ratio mencapai 102,3% dari target.

“Untuk penerimaan negara, meskipun mengalami tantangan Covid-19 outbreak yang terjadi pada Semester-I 2021, kami bersyukur harga minyak dunia berangsur naik sehingga pada akhir 2021 dapat kami proyeksikan penerimaan negara akan mencapai USD 13,92 miliar setara Rp. 202 triliun atau hampir dua kali lipat dari target APBN,” terang Dwi.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target lifting untuk tahun 2022 sebesar 703 ribu BOPD dan 5.800 MMSCFD. Dalam menghadapi target tersebut, Dwi mengatakan meskipun entry point tahun 2022 hanya berkisar 660 ribu BOPD, pihaknya tetap optimis dapat mencapai target asalkan para pekerja SKK Migas dapat melakukan langkah-langkah yang tidak biasa.

“Oleh karena itu kepada seluruh pekerja SKK Migas, saya menekankan agar proses mana yang bisa dipercepat agar dipercepat. Kita tidak lagi bisa menjalankan business as usual,” tegasnya.

Dwi kemudian mengatakan, SKK Migas juga telah mendapatkan minat dari beberapa investor tentang migas non konvensional (MNK) dan juga chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) sudah mulai meningkat.

“Dengan meningkatnya minat para investor, strategi terkait MNK dan EOR dapat lebih agresif di tahun-tahun kedepan untuk mendukung capaian produksi nasional di tahun 2030,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dwi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas komitmen penuh dalam mendukung transformasi hulu migas.

“Ditengah gencarnya perubahan energi dunia yang mengarah pada penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), kami menyadari betul dukungan pemerintah utamanya Kementerian ESDM terhadap industri hulu migas masih sangat besar, hal ini direalisasikan dalam pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk tetap menjaga gairah investasi hulu migas. Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri ESDM,” kata Dwi. 

Dirinya juga mengingatkan beberapa hal penting kepada pekerja SKK Migas ditengah upaya pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang. “Pertama, integritas dari pekerja SKK Migas tetap menjadi poin penting dalam upaya kita mencapai target. Kedua, visi kita sudah clear dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, long term plan, dan strategi lainnya sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian masih banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, membangun SKK Migas sebagai center of excellent, sehingga kompetensi personel SKK Migas harus ditingkatkan, termasuk personel SKK Migas agar dapat aktif di kegiatan operasi-operasi KKKS,” jelasnya. 

Dwi juga menyinggung mengenai One Door Service Policy (ODSP) yang sudah terbentuk, dia berharap SKK Migas dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh KKKS utamanya terkait masalah perizinan. “Masalah komersialiasasi juga harus dibenahi, jangan sampai ada proyek yang tidak dapat jalan karena monetisasi, kita harus cari jalan keluar sehingga investasi dapat lebih marak dan proyek dapat berjalan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, perekonomian nasional saat ini belum kembali pulih yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara, sedangkan pada saat bersamaan dibutuhkan biaya yang besar untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 serta upaya memulihkan kembali aktivitas perekonomian.

“Pada saat yang sulit ini, kita bersyukur industri hulu migas memberikan kontribusi yang tinggi bagi negara. Jika di tahun 2020 kontribusi penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai USD 8,4 miliar atau setara dengan Rp 121 triliun, sampai November 2021 penerimaan negara dari hulu migas sudah jauh melampaui target,” lanjut Arifin.

Arifin menambahkan industri hulu migas menunjukkan peranannya ketika negara membutuhkan pada saat yang sulit ini. “Ini sekaligus menegaskan kembali betapa pentingnya industri hulu migas bagi negara. Meskipun sudah memberikan kontribusi sejak 70 tahun yang lalu, perananan hulu migas tetap penting. Memperhatikan rencana umum energi nasional, keberadaan energi dari sektor migas masih tetap dominan sampai 2050,” ujarnya.

Namun Arifin mengingatkan, meningkatnya harga minyak dunia tidak serta merta meningkatkan investasi hulu migas. Perubahan strategi bisnis perusahaan minyak dunia yang mulai memberikan investasi ke EBT menjadi tantangan bersama agar sektor hulu migas tetap menjadi salah satu tujuan investasi. 

“Target peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030, mustahil dapat dicapai jika tidak ada peningkatan investasi. Dibutuhkan investasi sekitar USD 187 miliar dari tahun 2021 sampai 2030, yang artinya rata-rata kebutuhan investasi setiap tahunnya mencapai sekitar USD 18 miliar, maka dengan tingkat capaian investasi dikisaran USD 10 – USD 11 miliar tentu terdapat gap yang masih besar,” jelas Arifin.

Untuk itu pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk pengembangan industri hulu migas nasional. Pemerintah telah melakukan penyederhaan proses perizinan, memberikan insentif fiskal maupun non fiskal. Pemerintah juga telah membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian yang lebih sesuai keinginan, apakah PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split.

“Pemerintah telah menghilangkan pula biaya signature bonus sehingga investor bisa memasukkan biaya ini sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas,” kata Arifin.

Dengan dukungan-dukungan tersebut, Arifin berharap SKK Migas dapat mengoptimalkannya dengan melakukan eksekusi di lapangan melalui best effort serta extra ordinary effort.

“Karena gap untuk mencapai 1 juta BOPD akan semakin menjauh dan menjadi ancaman tidak tercapainya target 2030. Perlu langkah konkrit dari SKK Migas di tahun 2022 agar target APBN dapat tercapai,” imbuhnya.

“Saya mengingatkan pula agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini penting agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat terus didapatkan dari berbagai stakeholders,” pungkas Arifin.(*)