Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Jambi, Dewan Minta Al-Haris Jawab Persoalan Keterlambatan Dumisake

RADARJAMBI.CO.ID-Beberapa waktu lalu Gubernur Jambi Al Haris paparkan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani.

Di acara refleksi satu tahun Jambi mantap Gubenur Jambi Al-Haris telah menyampaikan banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Provinsi Jambi semasa kepemimpinannya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abunyani mengatakan, Pertama, Gubernur Al Haris harusnya menjawab persoalan keterlambatan realisasi program atau kegiatan Dumisake secara terukur.

Bappeda selaku badan perencanaan harus bisa memetakan perkembangan realisasi program unggulan tersebut.

"Karena secara umum komponen program Dumisake yang terdistribusi pada perangkat daerah belum terealisasi hingga semester pertama APBD tahun anggaran 2022. Harusnya pak gubernur jawab persoalan itu," kata Abunyani.

Selanjutnya Gubernur Jambi juga harus menjawab secara detail program unggulan dumiskae yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi. Apa penyebabnya dan apa garansi bagi implementasi program atau kegiatan tersebut.

Perangkat daerah yang memiliki program kegiatan komponen dari Dumisake harus segera menuntaskan Juklak-Juknis penyelenggaraan program kegiatan tersebut.

Sub kegiatan dari seluruh komponen program unggulan Dumisake yang terdistribusi pada 11 Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan dalam bentuk transfer ke kabupaten/kota untuk Desa/Kelurahan dengan total anggaran sebesar 156,2 milyar harus menjadi perhatian dan konsentrasi TAPD. Terutama BAPPEDA sejalan dengan maksud awal program Dumisake untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Gubernur harus mengevaluasi kinerja BAPPEDA dan Perangkat Daerah yang gagal menerjemahkan sekaligus mengimplementasikan program Dumisake sehingga belum terealisasi sampai APBD semester pertama TA 2022 lewat

Selanjutnya transfer dana Langsung ke desa/kelurahan sampai saat masih jalan di tempat karena juklak juknisnya yang belum ada bahwa Dumisake bukan Akronim (Kepanjangan), tapi jargon/istilah untuk beberapa komponen program kegiatan yang terdistribusi pada 11 Perangkat daerah.

Dengan kata lain, menyebut Dumisake sebagai Dua Milyar Satu Kecamatan sebagai tagline sekaligus janji politik saat proses pemilihan Gubernur dulu.(*)