Aspan Pastikan Tidak ada Praktek Jual Beli Jabatan

Radarjambi.co.id-TEBO- Penjabat (PJ) Bupati Tebo, Aspan memastikan tidak ada praktek jual beli jabatan dalam seleksi terbuka Jabatan Tinggi Prata (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo.

"Hal ini sebelumnya sudah kami tegaskan dalam Surat Edaran Bupati Tebo Nomor : 305 /SE/BKPSDM/2022 tentang Larangan jual beli jabatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan kabupaten Tebo,"tegas Aspan saat dijumpai disela-sela kesibukannya dalam melayani masyarakat dalam operasi pasar yang digelar Pemkab Tebo di pasar Lebak Bungur, Muaro Tebo, Minggu (11/12) kemarin.

Aspan membeberkan dasar keluar SE tersebut, karena dirinya mendapatkan informasi adanya upaya sekelompok oknum yang mengaku dapat mengganti jabatan dalam kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Tebo dan meminta imbalan untuk hal tersebut.

"Karna ada riak-riak seperti inilah kami buat SE tersebut, dan langsung kami tembuskan ke KPK RI, silahkan bagi yang minat mengikuti lelang tersebut, dan semuanya mempunyai kesempatan dan peluang yang sama, tidak ada yang di istimewakan,"sebutnya lagi.

Aspan mengatakan hal tersebut tidak hanya berlaku untuk pejabat eselon II saja, tapi juga untuk eselon III dan IV.

"Begitu juga eselon III dan IV yang seharusnya selesai cukup dengan Baperjakat saja, tapi kita mengawalinya dengan melakukan assessment,"lanjut PJ Bupati Tebo kembali.

Ketika disinggung apakah dirinya mengetahui siapa saja oknum tersebut, Aspan mengatakan dirinya sudah mengetahuinya.

"Termasuk siapa saja pejabat yang sudah dimintai uang oleh oknum tersebut saya juga sudah tahu, kita akan ambil tindakan tegas terkait persoalan ini nantinya," tutupnya.

Perlu diketahui Dalam pengumuman Nomor: 003/Pansel.JPT/Tebo/2022
Tentang: Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022

Lowongan Jabatan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (yan/akd)