Radarjambi.co.id-TEBP-Banyaknya warga kabupaten Tebo yang berada diperbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang memilih memiliki dokumen kependudukan Dharmasraya dan untuk dirujuk saat melahirkan ke Dharmasraya, mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua (Waka) DPRD Tebo, Aivandri.
"Hal yang wajar jika berobat orang lebih memilih tempat yang layanan dan fasilitas yang bagus, ini seharusnya menjadi pembelajaran dan pemicu bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo untuk lebih berupaya meningkatkan kualitas pelayanan mereka terhadap masyarakat yang membutuhkan,"ujar Aivandri ketika dikonfirmasi Selasa (15/8) melalui telepon selulernya.
Aivandri juga menegaskan peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya untuk fasilitas kesehatan yang ada didaerah perbatasan saja.
"Tidak hanya untuk daerah perbatasan saja, tapi untuk semua fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten Tebo, mulai dari Puskesdes, Puskesmas sampai Rumah Sakit Umum Daerah, harus terus ditingkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tebo,"tegasnya lagi.
Terkait adanya keluhan warga yang merasa dipersulit saat membuat dokumen kependudukan, Aivandri mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
"Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Teluk Lancang itu dapil saya, dan belum ada laporan yang masuk ada warga yang sulit buat dokumen kependudukan, jika memang ada silahkan lapor ke anggota DPRD Tebo dapil sana, salah satunya saya, silahkan datang lapor kerumah, insyaallah akan saya bantu,"tutup Aivandri.(yan/akd)
Road Show di Kota Jambi, RS Laksamana Malahayati Berikan Pengobatan Gratis
Khusus Hari Terakhir Penyerahan Dokumen Perbaikan KPU Membuka Pelayanan Sampai Pukul 23.59 WIB.
Berkolaborasi dengan 14 Pemda, Gubernur Al Haris Bersama Dirjen Kebudayaan Luncurkan Kenduri Swarnab
KPU Tetapkan DPT Kota Jambi 451.723, Pemilih Pemula Mencapai Enam Ribuan
Prabowo Unggah Momen Makan Siang Bareng Jokowi di Istana Bogor
Cegah Penyebaran Narkoba dan HIV/AIDS, Pemkot Jambi Gelar Rakor Bersama Stakeholder