Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Hadiri Pengukuhan 22 Desa Antikorupsi

Radarjambi.co.id-MUAROJAMBI-Penjabat Bupati muarojambi Bachyuni Deliansyah,SH.MH menghadiri pengukuhan 22 percontohan desa antikorupsi yang bertempat di Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) kalimantan timur, Selasa 28 November 2023.

Adapun 22 desa antikorupsi yang dinyatakan sebagai desa percontohan anti Korupsi memiliki nilai istimewa. Adapun desa percontohan antikorupsi tersebut diantaranya adalah Desa Mekar Sari Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mendapatkan nilai istimewa dengan nominal 92.

Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam sambutannya mengaku pembentukan percontohan desa antikorupsi 2023 merupakan tindak lanjut dari Program Desa Antikorupsi diinisiasi oleh KPK RI sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Ditetapkannya Desa Tengin Baru ini sekaligus mewakili provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai desa antikorupsi.  Setelah melalui seksi panjang dari 81 desa yang ada di 22 provinsi yang masuk dalam daftar nominasi Desa Anti Korupsi di Indonesia tahun 2023.

pemilihan ini bukan karena adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dan penetapan desa antikorupsi ini bukan hanya Desa Tengin Baru, tapi ada 22 desa di Indonesia sebagai percontohan desa antikorupsi,” ucapnya.

Pada 2021 KPK membentuk satu percontohan desa antikorupsi, yaitu di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2022 dilanjutkan dengan membentuk 10 desa percontohan di 10 provinsi di Indonesia dan 2023 ini sebanyak 22 percontohan desa antikorupsi di 22 provinsi," tuturnya.

Sehingga sepanjang 2021-2023, KPK sudah membentuk percontohan desa antikorupsi sebanyak 33 desa yang tersebar di 33 provinsi. Sejak 2015 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 538 triliun dengan harapan agar masyarakat desa lebih maju dan sejahtera. Namun demikian fakta yang ditemukan.

"Terjadi kebocoran pengelolaan anggaran keuangan desa sebagai akibat adanya perilaku korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Sepanjang 2015-2022 tercatat sebanyak 851 kasus dengan jumlah tersangka 973 pelaku," bebernya.

Selain itu penemuan lainnya, yakni laporan hasil survei dari Badan Pusat Statitistik yang dirilis pada Juli 2023 bahwa angka kemiskinan di desa per bulan Maret 2023 masih terbilang cukup tinggi yaitu 12,22 persen dari target kemiskinan nasional 8,5 - 9 persen.

"Begitu juga laporan hasil survey dari BPS yang dirilis pada November 2023, ternyata masyarakat kota lebih antikorupsi dibanding masyarakat pedesaan yaitu 3,93 (kota) : 3,90 (desa)," ungkapnya

"22 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa di seluruh indonesia dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih," ujarnya. (akd)