WTP ke-14 Diraih, Wako Alfin: Bukti Tata Kelola Keuangan Sungai Penuh Makin Solid

Radarjambi.co.id-SUNGAPENUH- Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-14 sepanjang sejarah dan ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Selasa (2/6/2026). Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., hadir didampingi Sekretaris Daerah Alpian, pimpinan DPRD, serta jajaran kepala OPD.

Raihan ini kembali menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara.

 Namun, di balik capaian tersebut, publik juga menanti sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Alfin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar lebih baik lagi,” ujar Alfin.

Ia menegaskan bahwa ke depan, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, opini WTP juga kerap menjadi sorotan.

 Pasalnya, predikat tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik atau keberhasilan pembangunan di lapangan.

Karena itu, capaian WTP ke-14 ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk tidak sekadar berpuas diri, melainkan menjadikannya pijakan untuk memperbaiki efektivitas belanja daerah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pemerintah daerah berharap sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, sehingga pengelolaan keuangan yang baik dapat berbanding lurus dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(mko/akd)