RADARJAMBI.CO.ID- Awal 2026, keluhan warga terhadap RSUD Mayjen H.A. Thalib ramai di media sosial. Seorang konten kreator Kerinci menyiarkan langsung pengalamannya. Ibunya berobat karena kadar hemoglobin rendah dan tidak punya riwayat sakit jantung, tetapi keluarga mengaku diarahkan ke dokter spesialis jantung.
Setelah sampai di Padang, pihak rumah sakit di sana menyarankan mereka pulang dulu untuk meminta rujukan baru ke spesialis penyakit dalam.
Sesampainya kembali di Sungai Penuh, keluarga mengaku tak bisa langsung dilayani karena kuota antrean penuh hingga beberapa hari (Hesti Indriani, 2026).
Di waktu yang sama, warganet ramai mengunggah dugaan salah diagnosis yang berujung pada surat rujukan yang dinilai tidak sesuai kondisi pasien.
Satu kronologi yang beredar menyebut bahwa pasien dirujuk dengan diagnosis tertentu, tetapi hasil pemeriksaan di Padang berbeda. Ada pula warga yang mengaku sulit mendapatkan surat rujukan BPJS, lalu berobat ke Padang lewat jalur umum dan sembuh hanya dengan satu kali penanganan.
Pola ini bukan hal baru. Pada 2019, Ombudsman Perwakilan Jambi mencatat ketersediaan obat di rumah sakit ini hanya sekitar 30 persen, sehingga pasien harus membeli obat di luar.
Dalam kasus lain, pasien dirujuk ke Padang dalam jumlah banyak, sampai sekitar tujuh orang sehari, karena stok benang jahit habis. Di tahun 2022, Ombudsman juga menyoroti 69 tenaga honorer dan 9 dokter yang dirumahkan, yang menurut keterangan warga mengganggu pelayanan (Ombudsman, 2019).
Saya sengaja menulis kata “dugaan” dan “pengakuan keluarga”. Sampai berita-berita itu terbit, belum ada keterangan resmi dari Pemkot Sungai Penuh maupun manajemen rumah sakit. Adil bagi rumah sakit berarti kita menunggu audit medis, bukan memvonis. Namun adil bagi pasien berarti rumah sakit tidak boleh diam.
Rumah sakit ini juga tidak sedang berpangku tangan. Pada Juli 2026, direkturnya menyampaikan bahwa pembenahan dan penataan fasilitas terus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kenyamanan pelayanan.
Direktur sebelumnya pernah menjelaskan bahwa rujukan pasien BPJS harus lebih dulu dikonfirmasi ke rumah sakit tujuan, karena bisa jadi tempatnya sudah penuh. Penjelasan seperti ini seharusnya sampai ke keluarga pasien sebelum mereka panik, bukan sesudahnya.
Secara yuridis, hukum sudah bicara, tinggal dijalankan
Hak untuk sehat bukan hadiah, melainkan perintah konstitusi.
1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) membebankan kepada negara penyediaan fasilitas kesehatan yang layak.
2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276 memberi pasien hak atas informasi dan penjelasan yang memadai, pelayanan sesuai standar profesi dan kebutuhan medis, serta hak meminta pendapat kedua (second opinion). Rujukan yang keliru melanggar semangat pasal ini.
3. UU 17/2023 Pasal 193 menegaskan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya.
4. Untuk kegawatdaruratan, Pasal 174 melarang fasilitas kesehatan menolak pasien atau meminta uang muka, dan Pasal 275 mewajibkan tenaga medis memberi pertolongan pertama. Pasal 438 mengancam pidana bagi tenaga medis yang melanggarnya, dengan ancaman lebih berat bila pasien luka berat atau meninggal.
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 34 menuntut pelaksana layanan berperilaku adil, cermat, santun, ramah, dan tidak berlarut-larut. Pasal 18 memberi masyarakat hak mengadu, termasuk kepada Ombudsman.
6. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI membuka jalan melaporkan maladministrasi, termasuk rujukan yang berbelit atau tak sesuai prosedur.
*Cermin untuk kita sendiri*
Namun tulisan ini tidak adil jika hanya menunjuk rumah sakit.
Siapa pun yang pernah menunggu di depan IGD tahu betapa menyiksanya detik-detik itu. Panik itu manusiawi. Tetapi panik tidak memberi izin membentak perawat, menggebrak meja, atau menyebut dokter dengan kata-kata yang tidak pantas. Tenaga kesehatan yang dibentak tidak jadi lebih cepat, melainkan lebih gemetar. Dan dalam urusan diagnosis, gemetar adalah musuh keselamatan.
Ada paradoks yang sering kita lupa: kita menuntut layanan secepat kilat, tetapi mau dokter yang berhati-hati. Padahal cepat dan teliti sering saling menarik. Pemeriksaan menyeluruh butuh waktu, dan waktu itu bukan kelalaian.
Hukum juga mengatur sisi ini. UU 17/2023 Pasal 277 menetapkan kewajiban pasien: memberi informasi yang jujur dan lengkap, menaati nasihat tenaga medis, serta mematuhi aturan fasilitas kesehatan. Pasal 273 menjamin tenaga medis dilindungi dan diperlakukan secara layak serta bermartabat.
Konstitusi pun, lewat Pasal 28J ayat (1), mewajibkan setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Bentakan yang berubah menjadi ancaman atau kekerasan bisa masuk ranah pidana, mulai dari penghinaan hingga penganiayaan dalam KUHP Nasional (466, 433 UU 1/2023), yang sudah berlaku sejak awal 2026.
*Jalan keluar, bukan jalan buntu*
Pertama, rumah sakit perlu membuka audit rujukan secara transparan: berapa pasien yang dirujuk, ke mana, dan berapa yang kemudian terbukti salah arah. Kedua, buat jalur pengaduan yang mudah dan ditindaklanjuti, bukan sekadar kotak saran.
Ketiga, Pemkot dan DPRD perlu memastikan obat, alat, dan dokter tersedia, agar Padang tidak terus menjadi “ruang gawat darurat cadangan” bagi Sungai Penuh dan Kerinci. Keempat, kita sebagai warga perlu belajar menyampaikan kritik dengan data dan lisan yang beradab. Jalurnya ada: direksi, Ombudsman, dan organisasi profesi.
> Rumah sakit yang baik lahir dari dua hal: manajemen yang mau diawasi dan masyarakat yang mau menghormati. Bila salah satunya hilang, yang rugi bukan gedung, melainkan pasien yang menunggu di lorong.
Maka, siapa menyembuhkan siapa? Rumah sakit menyembuhkan tubuh pasien, tetapi pasien dan masyarakat pun menyembuhkan rumah sakit: lewat kritik yang berdata dan tidak bisa dibungkam, serta lewat batas santun yang membuat tenaga kesehatan bekerja dengan tenang.
Sebaliknya, rumah sakit yang mau mendengar dan terbuka menyembuhkan kepercayaan warga yang telanjur retak. Selama kita saling menyalahkan, tidak ada yang sembuh.
Sebab yang sakit bukan hanya pasien di lorong, melainkan hubungan antara yang melayani dan yang dilayani. Obatnya sama-sama pahit: transparansi dari rumah sakit, dan kesabaran dari kita.(*)
Penulis : Aditiarman
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Jambi
Mahasiswa Gizi UAD Edukasi Calon Pengantin di KUA Ngaglik, Dorong Persiapan Kehamilan Sehat
Tim PPKO Ormawa BEM FKIP UAD Ramaikan Expo UKM dengan Olahan Singkong
PPKO BEM FKIP UAD Dampingi UMKM Pengkol dalam Pembuatan Brownies Singkong
Antara Rujukan Salah dan Mulut yang Tak Terkontrol: Siapa Menyembuhkan Siapa?