Jokowi Sebut ada Penolakan Eropa Terhadap Sawit

Minggu, 16 Desember 2018 - 20:46:15 | dibaca: 316 kali


Presiden Jokowi
Presiden Jokowi /

Radarjambi.co.id - JAMBI - Penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada petani penerima izin sebanyak 92 Surat Keputusan Akses Legal Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada 8.165 Kepala Keluarga yang tersebar pada sembilan wilayah kabupaten diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia H.Joko Widodo di Taman Hutan Kenali Kota Jambi, Minggu (16/12/18).

Sebelum memberi sambutan, Presiden Jokowi menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada Syarpani KTH Bersatu Arah Maju Muaro Jambi, Nglembo Orang Rimba Batanghari, Hendrianto Koperasi Fajar Hutan Kehidupan Batanghari, Dadun Anwar Gapoktan Catur Rahayu Tanjung Jabung Timur, Samsul KTH Mahau Lestari Tanjung Jabung Barat, Pen Yusriadi LPHD Tambak Ratu Sarolangun Hulu, Sri Lestari KSU Mekar Jaya Sarolangun Hilir, Ulya KTH Patah Tumbuh Tebo Timur, Edian Harun Koperasi Masyarakat Adat Tujuh Koto Tebo Barat, Sukur Harun LPHD Dusun Rantau Tipu Bungo, Abdul Haris LPHD Desa Birun Merangin, Tommy Japisa KTH Gunung Pandang Kerinci.

"Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan untuk 35 tahun pengelolaan, konsesi panjang artinya sebuah hal yang diberikan kepada rakyat," ujar presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan, pembagian surat perhutanan sosial bagi masyarakat merupakan tahapan pertama agar masyarakat dapat mengakses lahan dalam kurun waktu 35 tahun dalam keadaan legal.

"Kalau ada ini sudah aman, semua provinsi dibagi dan masih banyak lahan kita yang dibagi-bagi," ungkap Jokowi.

Mengenai lahan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan perekonomian juga mendapat perhatian Presiden Jokowi, dimana masyarakat dituntut untuk memaksimalkan lahan dengan pengolahan yang tepat guna.

"Sudah diberikan tidak digarap janjian dicabut, ini juga untuk yang gede-gede nggak digarap juga dicabut yang kecil pun nggak digarap saya cabut, setuju," kata Jokowi.

Jokowi berharap pembagian surat keputusan perhutanan sosial merupakan tahapan pertama diikuti tahapan selanjutnya agar rakyat memiliki lahan untuk berproduksi.

Terkait lahan yang diberikan tersebut, Jokowi mempersilakan petani untuk menanam apa saja. Namun ia meminta agar petani tidak lagi menanam kelapa sawit.

"Sawit sudah banyak. Kalau produksi ditambah lagi, nanti harganya malah semakin turun," ujar Jokowi di hadapan petani yang hadir.

Apalagi saat ini, lanjut Jokowi, ada penolakan dari Eropa untuk komoditas kelapa sawit.

"Di sana (Eropa, red) juga nanam, mirip-mirip sawit," sebut Jokowi.

Maka dari itu, ia menyarankan agar petani Jambi menanam komoditas lain yang masih dapat bersaing di pasaran. Seperti kopi, manggis, nilam, kepayang, dan lain sebagainya.

"Contohnya manggis. Saat ini banyak permintaan, seperti dari Singapura. Tapi kita belum mampu menyediakannya," kata Jokowi.

Ia juga meminta petani menanam komoditi yang bervariasi. "Kalau kopi, jangan kopi semua. Nanti kalau harganya anjlok, jadi pusing semua," pungkasnya.

"Silakan mau ditanam apa saja seperti kopi, nilam, kulit manis, minyak atsiri, kepayang, dan macam macam yang beragam jenis itu baik," jelas Jokowi.

Saat memberikan arahan, Presiden Jokowi mengajak petani untuk mengutarakan kebutuhan serta hasil dari lahan yang diberikan, ada Pak Tarman dari Tanjung Jabung Timur merupakan petani yang telah menanam kopi dan coklat yang telah berhasil panen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan Pak Zulkifli dari Tebo bersama kelompoknya mendapatkan lahan 500 hektare untuk ditanami jengkol dan petai serta berencana menanam manggis.

Sementara Pak Siardin dari Kerinci merupakan petani kulit manis yang saat ini harga jualnya belum terlalu baik bagi petani dengan masa panen 15-20 tahun, juga ada Abdul Haris dari Merangin mengelola hutan seluas 2788 hektare untuk 200 KK.

Dimana masyarakat mengelola serta menata hutan sesuai isu pemanasan global, 50 persen dipertahankan sebagai hutan sebagian untuk tanaman kepayang dan lain lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi H.Fachrori Umar, menyampaikan Provinsi Jambi memiliki sumber daya dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara, emas, biji besi, minyak bumi, panas bumi, gas bumi serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hutan, perkebunan pertanian, perikanan, kayu pinus, minyak kepayang semua ada di Jambi tersebar dari hulu hingga hilir.

"Peningkatan aktivitas ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam juga meningkat termasuk konflik sumber daya alam hutan hampir seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi terjadi konflik kehutanan. Dan sangat berterima kasih kepada oresiden dan menteri yang telah membantu mengurangi konflik tenurial melalui program perhutanan sosial," ungkap Fachrori.

Fachrori menjelaskan, hasil hutan bukan kayu dalam konteks kehutanan sosial seperti gula aren, biji tengkawang, minyak kepayang, bambu, kayu manis, gaharu, madu, karet, kopi dan lainnya semuanya tersedia di alam Jambi.

"Berharap dapat dikembangkan menjadi potensi ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kawasan atau sekitar kawasan hutan," harap Fachrori Umar

Fachrori menilai beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan terus diupayakan sehingga masyarakat mendapat manfaat seluas-luasnya di berbagai daerah.

"Akses program kehutanan sosial juga menjadi solusi penuntasan kemiskinan, ketertinggalan masyarakat di daerah tertentu," kata Fachrori.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan KUR, CSR, Bibit dan Alat Ekonomi Produktif dari Bank Mandiri untuk Suratijan KSU Mekar Jaya, BRI kepada Juniati KTH Wono Lestari, BNI untuk Istamar Koperasi Karisma Tani.

Darmin merinci pemberian Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Muaro Jambi seluas 3.790 hektare, untuk Kabupaten Batanghari 8.151 hektare ditambah dengan kemitraan kehutanan 1.303 hektare, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6.139 hektare, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare, Kabupaten Sarolangun 2.171 hektare, Kabupaten Bungo 208 hektare, Kabupaten Tebo ada 2.000 hektare, Kabupaten Merangin seluas 10.138 hektare, Kabupaten Kerinci terhampar 1.844 hektare diberikan 92 Surat Hutan seluas 91.998 hektare untuk 8.165 kepala keluarga.

"Madu, kopi, minyak kepayang, minyak atsiri, gaharu dengan sistem agroforestri minimal kayu 50 persen selebihnya bisa untuk hasil hutan non kayu," jelas Darmin Nasution.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berkesempatan menyerahkan bantuan dari Bank Mandiri untuk Iskandar Gapoktan Harapan Sejahtera, BRI kepada Sarai KTH Tunas Harapan, BNI Marolohot Lubis KTH Penoban Lestari, BTN untuk Suryani LPHD Pematang Rahim, Apmaja Duli KPHA Bukit Sembahyang, Ahmad Muklas KTH Gemilang.

Acara yang berlangsung di hutan pinus Taman Hutan Kenali Asam Bawah tersebut juga dihadiri Pangdam Sriwijaya, Kapolri Tito Karnavian, Ibu Iriana Joko Widodo, Hj.Rahima Fachrori Umar, Forkopimda, Bupati, Wakil Bupati, Wakil Walikota, peserta, juga para tamu dan undangan lainnya.

Sebelum menyerahkan sertifikat Jokowi memberikan arahan kepada prajurit TNI yaitu 3.316 Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) di tiga wilayah teritorial di Sumatera, yaitu Kodam I Bukit Barisan, Kodam II Sriwijaya, dan Kodam Iskandar Muda, Minggu (16/12) di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi Kampus Mendalo

Hadir pada arahan ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jenderal Polisi H.Muhammad Tito Karnavian, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, para pejabat TNI tiga wilayah teritorial, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis.

H.Joko Widodo menegaskan pentingnya peranan Babinsa sebagai ujung tombak pengamanan teritorial.

Presiden menegaskan bahwa memasuki revolusi industri ke empat, Babinsa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dimana jika dilihat gambaran kondisi politik dan ekonomi global berubah sangat cepat, dan keterbukaan informasi melalui internet akan memberikan dampak yang bukan saja positif tetapi juga negatif bagi masyarakat.

“Kita melihat perlu disampaikan bahwa gambaran kondisi politik dan ekonomi global berubahnya sangat cepat, dengan adanya keterbukaan media sosial yang namanya internet ini bisa bermanfaat baik bisa tidak baik untuk masyarakat, Revolusi Industri keempat memiliki perubahaan yang sangat cepat dibandingkan jilid pertama, perubahan ini harus kita respon dan kita ketahui karena akan mengubah gambaran kondisi ekonomi, politik global, nasional, daerah, dan sampai ke desa akan masuk perubahan.

Harus diantisipasi jangan sampai membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat, pasti akan ada intervensi, budaya impor, dan ideologi impor dan tidak bisa kita cegah, bisa diakses tanpa bisa disaring,” ujar presiden.

Jokowi mengapresiasi kinerja Babinsa yang dinilainya sangat memberikan peran dalam rangka membangun negara Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi ketika tadi diputar bagaimana kiprah para Babinsa dalam membangun negara ini, ada yang mengajar masyarakat pedalaman, membangun jembatan, membangun rumah, dan jembatan gantung yang sangat panjang, dan inilah bentuk konkrit yang dilakukan oleh Babinsa. Saya titip pesan untuk mengawal penggunaan Dana Desa yang digelontorkan dari tahun ke tahun semakin besar . Mengapa dana desa ini terus digelontorkan? karena terjadi ketimpangan antara desa dan kota, perputaran uang 50 s.d 65 persen di Jakarta dan sekitarnya, dengan adanya anggaran desa, maka akan memperbesar perputaran uang di desa, di daerah, di kecamatan. Dan saya titip pembelian untuk kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa beli produknya di desa setempat, contoh jika ingin membangun jalan desa beli batunya di desa, jangan keluar dari dari desa paling jauh di kecamatan,“ jelas Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia diberikan anugerah perbedaan yang menjadikan kekuatan bagi bangsa Indonesia.

“Indonesia diberikan anugrah yaitu perbedaan, berbeda suku, agama, di Indonesia terdapat 714 suku, perbedaan ini harus kita sadari, dan harus terus kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai ada konflik sekecil apapun di desa, harus segera kita padamkan, jangan sampai membesar. Nnegara kita adalah negara besar, dan aset serta kekuatan terbesar kita adalah persatuan, kerukunan, persaudaraan antar suku, agama, jangan beri ruang bagi yang ingin memecah belah, terutama menjelang tahun politik. Rakyat kita mulai bergesekan, rakyat kita diaduk aduk, inilah tugas kita untuk memberikan pendewasaan, masyarakat kita harus matang dalam berpolitik, mau pilih siapa saja terserah, jangan sampai pada tahun politik ini tersebar berita hoaks (bohong), itu politik yang tidak beretika, itu bukan budaya kita, dan saya yakin Babinsa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, Babinsa menjadi ujung tombak paling depan membina territorial,” ungkap Jokowi.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan telah hadir di hadapan presiden 3.316 Babinsa dari Kodam II Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I Bukit Barisan, Bintara Pembina Pesisir, Bintara Pembina Lanud, serta hadir 259 Perwira di komando wilayah Kodam II Sriwijaya.

"Peserta apel ini, memiliki tugas teritorial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memiliki fungsi teriorial dalam rangka membina kesadaran bela negara. Panglima TNI menambahkan, para Babinsa yang hadir telah mengukir prestasi, seperti menemukan formulasi pokok yang bermanfaat bagi petani, berhasil mengumpulkan senjata rakitan tanpa kekerasan, membantu mengajar, mengaji, dan lainnya," tutur Hadi.

 

 

Reporter : E. Haryanto

Editor     : Ansori