Perekrutan P3K Memberatkan Anggaran Daerah, Fasha: Sumber Dana Dibebankan ke APBD

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Rencana pemerintah pusat dalam melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disambut baik oleh para kepala daerah yang direncanakan akan dimulai prosesnya pada Februari mendatang. Namun rencana tersebut sepertinnya terancam gagal, pasalnya belum ada kepastian dan belum menemui titik terang.

Walikota Jambi, Syarif Fasha mengatakan bahwa setelah dilakukan pertemuan seluruh kepala daerah di Batam dalam sosialisasi perekrutan P3K tersebut, didapati bahwa pendanaaan yang awalnya akan ditanggung oleh APBN ternyata dibebankan kepada APBD, sehingga banyak kepala daerah yang menolak.

“Awalnya pemberitahuannya bahwa sumber dana penggajuan ini menggunakan dana APBN, tetapi saya mendapat laporan kemarin, pak Wawako ikut sosialisasi di Batam ternyata akan dibebankan kepada APBD,” ujarnya.

Dikatakan Fasha, bahwa dalam aturan untuk melaksanakan P3K dengan gaji yang sama dengan PNS jika dengan dana APBD sangat memberatkan. Sebab untuk merekrutnya dengan anggaran saat ini, masing-masing daerah belum ada. Apalagi proses perekrutan diserahkan ke pemerintah daerah.

“Kalau APBD pasti Bupati/Walikota seluruh Indonesia akan menolak itu kerena dengan tenaga kontrak honor daerah sekarang saja sudah memberatkan APBD apalagi ditambah dengan rekrutment P3K ini yang nanti gajinya, fasilitas lainnya akan disamakan dengan PNS yang lain. Ini sangat memberatkan,”terangnya.

Fasha mengungkapkan bahwa untuk Kota Jambi sendiri tenaga honor yang harus dibayar Pemkot sudah sangat besar apalagi jika dilakukan perekrutan P3K, maka pemerintah Kota Jambi akan menolak dan akan mempertanyakan kembali kepastian sumber dana yang akan digunakan untuk perekrutan P3K.

“Hal ini mungkin banyak kepala daerah yang akan mempertanyakan ini kembali kepada Menpan RB nanti. Kalau ini menggunakan APBD kami menolak masak. Kami mesti menerima pejabat baru lagi, yang ada saja kami sudah kewalahan membayarnya. Gajinya sudah luar biasa besarnya, karena jumlah tenaga kontrak/honor di Kota Jambi ini hampir 6 ribu,”ungkap Fasha.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Liana Andriani kepla BKSDMD Kota Jambi bahwa pemkot Jambi sepakat dengan daerah lain menyatakan semua tidak siap jika anggaran P3K itu harus dibebanklan kepada APBD.

“Kita sepakat dengan daerah lainnya menyatakan semua tidak siap jika anggaran P3K itu harus dibebanklan kepada APBD. Mereka sosialisasi kesiapan dari pelaksanaan itu. Mereka sudah siap dari Kementrian RB, tapi diakhir kalimat belum memastikan bahwa anggarannya darimana,” ujar Liana.

Kembali Liana menerangkan bahwa seluruh kepala daerah tidak mau menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan P3K, seluruh kabupaten/kota sepakat untuk belum menindak lanjuti hal tersebut.

“Jadi mereka meminta kita menandatangani surat pernyataan mutlak untuk kesanggupan itu semua kepala daerah tidak mau menandatangani dan yang sudah menyerahkan ditarik kembali, jadi walaupun mereka sudah mengagendakan di Februari tahap 1, April tahap 2, kebupaten/kota sepakat untuk belum mau menindak lanjuti, karena setiap tahap itu butuh anggaran kita tidak menganggarkan di APBD Murni,” terangnya.

Reporter : Musriah

Editor     : Ansori