100 Ribu Warga Jambi Belum Rekam e-KTP, Dukcapil Provinsi Jambi Segera Jemput Bola

Radarjambi.co.id - KOTA JAMBI - Dinsosdukcapil Provinsi Jambi mencatat hingga saat ini, sekitar 100 ribu masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP. Dari 11 Kabupaten/kota, Kabupaten Sarolangun menjadi penyumbang terbanyak. Bahkan jumlah warga yang belum melakukan perekaman mencapai 14 persen.

"Di Sarolangun penyumbang paling banyak yang belum melakukan perekaman, yakni mencapai 14 persen," ujar Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Arif Munandar. 

Oleh karena itu, dirinya fokuskan petugas gabungan perekaman e-KTP di Kabupaten Sarolangun.

"Jadi kita genjot di Kabupaten Sarolangun dan di tanggal 1 April ini akan dikeroyok pengerjaannya dengan melibatkan petugas yang bukan hanya dari Sarolangun saja, tetapi juga dari Kabupaten/kota lain seperti Kerinci, Bungo dan sungai Penuh," sampainya.

Arif juga menyampaikan, rencananya pada 1 April ini turut dilaksanakan program gerakan Indonesia sadar administrasi penduduk.

Untuk itu dirinya menegaskan bahwa petugas akan melakukan jemput bola dari desa ke desa dan menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun agar dapat berbondong-bondong datang di pelayanan Dinsosdukcapil gabungan dari 11 kab/kota untuk melakukan perekaman.

"Kita akan jalan ke kecamatan dan desa-desa. Karena masih ada kecamatan di Sarolangun itu yang warganya belum melakukan perekaman dan cetak KTP. Seperti Mandiangin, Pauh, Air Hitam dan Sarolangunnya sendiri," kata Arif.

Dia menarget perekaman di Sarolangun mencapai 98 persen. "Minimal target di sana bisa 90 persen," katanya.

Sedangkan untuk target secara nasional sendiri, Arief mengklaim, bahwa mereka sudah diatas target yaitu 96 persen.

"Kita sudah dapat ditarget nasional. Nah apalagi kalau di Kabupaten Sarolangun nanti targetnya tercapai, tentu saja dapat menambah lagi target secara nasional," tuturnya.

Kendati demikian, Arif berharap akan kesadaran masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk dapat menunaikan tanggungjawabnya.

"Kalau hanya kita yang aktif namun masyarakat tidak mempunyai kesadaran kan susah juga. Karena untuk mendapat bantuan apapun bentuknya harus memiliki identitas berupa KTP. Jika tidak punya KTP jangan harap dapat bantuan dari pemerintah," pungkasnya.

Reporter :E. Haryanto

Editor     : Ansori