Radarjambi.co.id-SAROLANGUN-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarolangun, yakni Bappeda dan DPKAD memproyeksikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Sarolangun 2019 mengalami penambahan sebesar Rp 107 Milyar lebih. Adapun total belanja daerah sebelum perubahan Rp 1,42 Triliun lebih, tapi setelah perubahan diproyeksikan menjadi Rp 1,52 Triliun lebih.
Hal ini dipaparkan Wakil Bupati, H Hillalatil Badri saat menyampaikan nota pengantar pada paripurna penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kabupaten Sarolangun 2019, Jum'at (12/7), sore lalu.
"Proyeksi belanja daerah direncanakan untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung,"kata Wabup.
Diterangkannya, jika belanja tidak langsung mengalami penurunan Rp 2,56 Milyar lebih. Sebelum perubahan belanja tidak langsung Rp 690,68 Milyar lebih, tapi setelah perubahan diproyeksikan menjadi Rp 688,11 Milyar lebih.
"Pada belanja tidak langsung ini, belanja pegawai juga mengalami pengurangan Rp 7,99 Milyar lebih. Semula belanja pegawai ditetapkan Rp 453,33 Milyar lebih, namun setelah perubahan menjadi Rp 445,33 Milyar lebih,"jelasnya.
Kemudian, kata Wabup belanja hibah mengalami penambahan Rp 5 Milyar lebih, semula ditetapkan Rp 12,33 Milyar lebih, setelah perubahan menjadi Rp 17,34 Milyar. Lain halnya dengan belanja tak terduga, semula ditetapkan Rp 7,63 Milyar, setelah perubahan menjadi Rp 7,26 Milyar lebih atau mengalami pengurangan Rp 374,78 juta lebih.
"Belanja subsidi yang ditetapkan Rp 2 Milyar tidak mengalami perubahan dan belanja Bansos ditetapkan Rp 200 juta juga tidak mengalami perubahan,"ujarnya.
Selain itu, H Hillalatil Badri menuturkan, untuk belanja langsung terjadi penambahan Rp 109,85 Milyar lebih. Sebelum perubahan belanja langsung ditetapkan Rp 731,81 Milyar lebih, setelah perubahan diproyeksikan Rp 841,67 Milyar lebih.
"Persentase dari penambahan belanja langsung Rp 109,85 Milyar adalah sebesar 15,01 persen,"ucapnya.
Ditambahkan Wabup, penerimaan pembiayaan daerah dari SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 129,75 Milyar lebih terealiasi Rp 229,75 Milyar lebih. Ini menunjukkan terjadinya penambahan Rp 100 Milyar lebih.
"Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan tidak mengalami perubahan atau tetap RP 10,50 Milyar, sehingga diperoleh pembiayaan netto Rp 219,25 Milyar lebih. Pembiayaan netto ini dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran 2019,"cecernya.
Wabup berharap agar rancangan KUPA dan PPAS APBD-P 2019 untuk segera dibahas dan disepakati bersama anatara pimpinan dan anggota DPRD dengan kepala daerah dan TAPD, yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
"Atas perhatian dan kesedian dewan terhormat untuk membahas rancangan KUPA dan PPAS APBD-P 2019,"pungkasnya.
Penulis : Charles Rangkuti
Editor : Ansory S
Wabup H Hillalatil Badri Optimistis APBD-P 2019 Diketok Palu
Baru Selesai Dibangun, Sumur Bor BWSS VI Di Betara Sudah Rusak