radarjambi.co.id-JAMBI-Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Jambi, Rofiqoh Pebrianti, merilis pengajuan anggaran Pilkada tahun 2020 mendatang yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Rofiqoh Pebrianto mengatakan dari keseluruhan daerah pemilihan hanya Bungo yang tidak memotong pengajuan anggaran terlalu besar. Sedangkan untuk daerah yang telah menyetujui anggaran adalah Tanjung Jabung Barat.
Menurutnya anggaran yang diajukan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2020 mendatang namun harus berkurang drastis sehingga dikhawatirkan tidak akan mencukupi.
"Jauh sekali dari yang kita ajukan, kita kan banyak yang harus difikirkan, seperti penurunan baliho itukan petugasnya harus diberikan upah yang termasuk dalam perjalanan dinas. Tidak mungkin hanya mengandalkan honor biasa," ujar Rofiqoh.
Rafiqoh mengatakan serba salah dengan anggaran yang ditetapkan. Satu sisi berharap jajaran Bawaslu bekerja maksimal sedangkan kesejahteraannya tidak mampu diberikan.
Menurutnya ini timpang jauh dengan KPU yang menyatakan mampu untuk membayar jajarannya. Sementara Bawaslu tidak dapat bergerak bila jumlah anggaran itu tidak diubah.
"Kami masih berupaya untuk mengkomunikasikan ini sebelum ini ketok palu, kami berupaya berhubungan dengan pihak-pihak terkait dan menyampaikan bahwa ini harus di naikkan lagi, tidak bisa dengan angka yang Pemerintah Daerah tetapkan," kata Rafiqoh.
Dirinya menambahkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di samping mengurus anggaran Pilgub, Bawaslu berkewajiban mendampingi Kabupaten Kota yang Pilkada dengan masalah yang sama.
1. Provinsi Jambi
Pengajuan Rp 130.236.978.000
Rencana realisasi Rp 45.000. 000.000, keterangan = masih proses
2. Tanjung Jabung Barat
Pengajuan Rp 11.298.077.000
Rencana realisasi Rp 4. 000.000.000 keterangan = final
3. Tanjung Jabung Timur
Pengajuan Rp 9.169.173.000
Rencana realisasi Rp 3. 750.000.000 Keterangan = masih proses
4. Bungo
Pengajuan Rp 13.151.891.000
Rencana realisasi Rp 13.000.000.000. Keterangan = masih proses
5. Batanghari
Pengajuan Rp 8.075.000.000
Rencana realisasi = proses
Keterangan = masih proses
6. Sungai Penuh
Pengajuan Rp 7.143. 033.000
Rencana realisasi Rp 5.000.000.000 Keterangan = masih proses(rvi)
Editor :Ansory S
SK DPP Golkar Tetapkan Tontawi Ketua DPRD Sarolangun Definitif
KPU Gelar Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin