Sembilan Fraksi Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap LKPj Gubernur Jambi 2019

RADARJAMBI.CO.ID-DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun anggaran 2019 di ruang paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (9/4).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi Wakil Ketua DPRD Pinto Jayanegaran dan Burhanuddin Mahir serta dihadiri langsung Gubernur Jambi, Fachrori Umar.

Sembilan fraksi DPRD menyampaikan tanggapan, kritik, saran dan masukan terhadap LKPj Gubernur Jambi tahun anggaran 2019.

Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengatakan masukan dari anggota dewan baik itu kritik maupun saran yang disampaikan oleh setiap fraksi tersebut, sebagai perbaikan untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan.

“Kami sangat merespon positif terhadap berbagai masukan dari setiap fraksi, baik kritik maupun saran. Kami meyakini masukan yang telah disampaikan tersebut merupakan upaya dalam mengevaluasi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021,” kata Fachrori.

Fachrori mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program/kegiatan di tahun 2019, namun tentu saja ada yang mengalami peningkatan dan ada beberapa yang masih belum sempurna.

“Untuk beberapa masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi tadi terkait beberapa hal yang belum sempurna dan harus diperbaiki, akan segera kami evaluasi dan perbaiki sesegera mungkin sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Ada beberapa masukan dari sembilam fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terkait LKPj Gubernur Jambi tahun anggaran 2019 tersebut, diantaranya Pemerintah Provinsi Jambi harus segera mengambil langkah penting agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dapat lebih berkualitas, sehingga lebih mempercepat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Provinsi Jambi.

Kemudian pemerintah Provinsi Jambi harus lebih konsisten dalam menyebarkan anggaran pembangunan agar lebih merata ke kabupaten/kota serta menugaskan salah satu bank milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk fokus dalam membangun pedesaan.

Selanjutnya harga karet dan sawit ditingkat petani masih fluktuatif dan cenderung rendah, sebab DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan harga karet dan hilirisasi produk karet serta stabilitasi harga produk perkebunan karena sebagian besar perekonomian masyarakat Jambi bertopang pada perkebunan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga harus lebih berkomitmen dalam menegakkan perda tentang angkutan batubara, serta lebih transparan terkait retribusi yang telah diberikan pengusaha batu bara terhadap PAD Provinsi Jambi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi harus mengambil langkah strategis dalam upaya penanganan dan pengendalian Coronavirus disease-19 (COVID-19), serta mencari langkah strategis dalam menyikapi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Provinsi Jambi.(*)