Pemulihan ekonomi Indonesia secara bertahap lewat new normal yang bertujuan untuk ekonomi Indonesia kembali membaik. Perjalanan ekonomi Indonesia sejak dilanda pandemi Covid-19, kini mengarah kepada hal yang positif.
Indonesia beberapa bulan terakhir mengalami krisis pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh sebesar 0 persen. Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka minus 3,5 persen sampai kepada 5 persen.
Kemungkinan terburuk tersebut tentu saja memperburuk kondisi dalam masyarakat. Di karena tidak semua permintaan masyarakat bisa terpenuhi, adanya keterbatasan kegiatan seperti ekspor dan impor bahkan harga minyak dunia yang turun menciptakan Indonesia perlu memutar otak kembali.
Apalagi ditambah dengan banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK massal oleh para perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi upah para pekerja.
Sekitar pada akhir Mei sampai awal Juni, Presiden Jokowi telah menerapkan new normal yang berarti kembalinya aktivitas masyarakat seperti biasa hingga pembukaan tempat ibadah.
Tetapi, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa di era new normal tersebut diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. New normal yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo hanya berlaku kepada beberapa provinsi, kota, dan kabupaten yang sudah cukup aman untuk diterapkan ‘kehidupan baru’ tersebut.
Berangkatnya new normal di beberapa daerah tersebut, membuka jalan kembali di sektor ekonomi untuk mengembangkan dan memperbaiki kembali ekonomi Indonesia yang memburuk. Tentunya, dibantu secara bertahap pemulihan ekonomi kembali bisa seperti awal.
Kegiatan ekonomi yang akan terjadi dan interaksi pasar akan kembali terjadi setelah new normal diberlakukan. Bahkan dalam beberapa kesempatan Joko Widodo membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawan.
Dari data yang ada, pada kuartal-I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen dan angka tersebut akan terus memburuk jika tidak mendapatkan tindakan lebih lanjut oleh Presiden.
Dalam perjalanan Joko Widodo mengimplementasikan PEN tersebut, Presiden akan memaksimalkan membantu UMKM sampai kepada pembantuan bidang kesehatan. Hal ini, didukung dengan informasi bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menggelontorkan anggaran negara sebesar Rp. 677,2 triliun hingga akhir 2020 untuk menjalankan program PEN tersebut.
Dari kebijakan yang dikeluarkan Joko Widodo tersebut merupakan pertimbangan yang sangat berat karena setidaknya membutuhkan sedikit pengorbanan pada sektor kesehatan untuk menjalankan aktivitas pemulihan ekonomi.
Tetapi, hal tersebut sudah cukup tepat dimana Joko Widodo harus berusaha mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk memulihkan ekonomi tersebut, Joko Widodo harus melakukan pertimbangan yang tepat atau langkah yang tepat agar pemulihan ekonomi tersebut berjalan dengan tepat.
Membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
UMKM mempunyai potensi besar dalam membantu perekonomian Indonesia. Dari data yang ada terlepas dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan dan UMKM, UMKM berkontribusi sebesar 36,82 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Maka dari itu, dalam program PEN tersebut, Pemerintahan memberikan bantuan berupa subsidi hingga penempatan dana restrukturisasi dan dukungan modal kerja sebesar 10 M.
Dalam keadaan tersebut dianggap penting untuk menyodorkan para pemilik UMKM (tukang bubur hingga warung sembako) untuk mendapatkan bagian dari anggaran yang digelontorkan tersebut.
Karena sirkulasi perekonomian yang mereka miliki tertentu saja dari daya permintaan dari konsumen dan ketersediaan barang pangan yang mereka jual atau yang dimiliki. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus berlanjut hingga akhir 2020 yang tujuannya untuk menekan angka kemiskinan.
Perlindungan Sosial
Menjadi nasib yang sedikit murung ketika melihat para pekerja yang sudah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui PEN tersebut, Pemerintah menyiapkan dana sebesar 203,9 triliun.
Dalam angka yang sebesar itu, perlindungan terhadap masyarakat sudah mencakup beberapa hal seperti sembako, bansos, kartu prakerja, diskon listrik, dan logistik sembako Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
Program PEN tersebut, setidaknya membantu masyarakat dalam menyesuaikan kebutuhan hidup mereka yang terkena dampak cukup berat dari pandemi Covid-19.
Apalagi bantuan-bantuan seperti itu akan dibantu juga seiring berjalannya waktu dimana akan terus dibukannya era new normal yang memungkinkan masyarakat akan mendapatkan kembali pekerjaan mereka di dalam sektor tertentu.
Perjalanan anggaran terus akan berlanjut seiring bertambahnya jumlah PHK, rentan kemiskinan dan pengangguran. Walaupun, Indonesia dihadapkan dengan new normal tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peningkatan anggaran akan terus bertambah dengan melihat pergerakan pasar belum kembali dengan normal.
Bantuan di Bidang Kesehatan
Penting sekali, untuk tidak melihat sebelah mata perjuangan para orang-orang yang terjun langsung dalam menyembuhkan para penderita Covid-19. Melalui PEN tersebut, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp.87,55 triliun untuk bidang kesehatan.
Dalam angka yang besar dari pada yang lain tersebut, hal itu sudah mencakup pembelian alat untuk menangani Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran, jaminan kesehatan, gugus tugas, dan sampai kepada insentif perpajakan. Pada setiap cabang memiliki anggaran atau iuran yang berbeda.
Seperti Dokter Spesialis dihargai 15 juta/bulan dan Perawat 7,5 juta/bulan. Hal ini jelas dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia melalui kesehatan.
Program Pemulihan Ekonomi Indonesia (PEN) yang diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. Tetapi bagaimana caranya melihat anggaran tersebut dapat digunakan secara efektif untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, bahkan penambahan kasus positif.
Dibalik berjalannya program PEN tersebut, bertujuan untuk melihat kembali pergerakan kegiatan pasar dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat kembali dari suatu keadaan yang krisis.
Bisa dibilang bahwa, bantuan-bantuan tersebut merupakan tahap yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjadikan Indonesia normal kembali di era new normal dan kesempatan yang dimiliki untuk Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional cukup besar bahkan diprediksi jika hal tersebut akan terus berlangsung dan bisa membuat kegiatan pasar bisa berlangsung kembal. Sehingga, diprediksi tahun 2022 ekonomi Indonesia bisa tumbuh normal.
Penulis : M Habib Pashya
Mahasisswa UII Fakultas Fisikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Pusaran Wabah Covid-19
Carut marut BPJS, hanya sekedar kenaikan Premi kah? Islam punya solusinya!
Tiga Dosen PBSI FKIP Unja Adakan Sosialisasi Penulisan Surat Resmi di SMAN 1 Muaro Jambi
Jelang 27 November, Bawaslu Bangun Kolaborasi dengan Tokoh Lintas Agama