Zoerman Disebut Ketua Golkar Ilegal, Joni: Zoerman Harus Keluar Dari Kantor DPD I

Senin, 16 Maret 2015 - 21:32:05


ILUSTRASI
ILUSTRASI /

RADARJAMBI.CO.ID, KOTA JAMBI -Konflik di tubuh Partai Golkar kian memanas, setelah sebelumnya sejumlah pengurus dipecat oleh Zoerman Manap selaku Ketua DPD I versi Aburizal Bakrie (ARB) karena dianggap membelot ke Golkar versi Agung Laksono. Kali ini malah sebaliknya, kepemimpinan Zoerman Manap di Jambi dianggap ilegal, Zoerman pun diminta angkat kaki dari Kantor DPD I.

Joni Ismed, pengurus yang dipecat oleh Zoerman Manap mengatakan, Zoerman Manap bukan lagi sebagai Ketua DPD I Golkar, jabatan Ketua DPD I sudah dikendalikan langsung oleh Ketum DPP Golkar Agung Laksono. "Berdasarkan UU Parpol, maka partai yang sah adalah yang diakui kepengurusannya oleh negara, jadi kepengurusan di bawah ARB adalah ilegal," tegas Joni, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, Zoerman dilarang memakai atribut, simbol maupun memakai fasilitas Partai Golkar.

"Zoerman Manap harus keluar dari Kantor DPD I Provinsi Jambi terhitung hari ini (kemarin, red)," sebutnya.

Joni juga menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Golkar di Provinsi Jambi untuk berpegang teguh pada aturan yang berlaku, selalu solid dan terus mendukung program pemerintah yang sah.

"Seluruh pengurus dan kader agar tidak terpengaruh oleh bujukan, tindakan, dan prilaku Zoerman Manap sebagai ketua ilegal," serunya.

Untuk diketahui, Zoerman Manap, Ketua DPD I Partai Golkar Jambi versi ARB memecat empat kader dan pengurus Golkar. Kepengurusan Golkar Agung Laksono juga disebut belum sah.

"Saya ingin mengatakan bahwa DPD II Partai Golkar Sarolangun membelot, sehingga langsung kita pecat. Selain itu juga ada beberapa nama yakni, Kemas Farid Alfarely, Joni IM, dan Usman Sulaiman," kata Zoerman Manap, sembari mengatakan pemecatan tersebut merupakan instruksi dari DPP Partai Golkar.

Selain nama di atas, ada nama Nasroel Yasir dan Mardjani yang disebutnya bukan pengurus. Keduanya juga dipecat dari keanggotaan Golkar.

Ia mengatakan, keputusan tersebut diambilnya karena banyak kader dan pengurus yang mempertanyakan soal ini. Sehingga pihaknya melakukan rapat untuk menanggapi hal ini. (zou)