PJ Arief Munandar Buka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Selasa, 18 April 2017 - 21:04:03


Dari Kiri: Kepala Bappeda Ir Dedi  Hendri, Pj Bupati Arif Munandar, Ditjen Pfm Nurul Farijati, SH, Bappeda Provinsi Jambi.
Dari Kiri: Kepala Bappeda Ir Dedi Hendri, Pj Bupati Arif Munandar, Ditjen Pfm Nurul Farijati, SH, Bappeda Provinsi Jambi. /

RADARJAMBI.CO.ID, SAROLANGUN– Angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun meningkat, tercatat ada 10,51 persen. Mengatasi hal itu Pemkab Sarolangun melaksanakan Rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Selasa (18/4).

Rapat TKPK digelar di aula Bappeda Sarolangun, mengambil tema "Mari kita perkuat koordinasi dan kerjasama pada kelembagaan TKPK sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial kemiskinan pada masyarakat kita secara terpadu, tepat sasaran dan saling bersinergi".

Acara rapat koordinasi yang dilaksanaka pihak Pemkab Sarolangun ini dibuka oleh Penjabat Bupati dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, seluruh kepala OPD serta unsur Forkompida Kabupaten Sarolangun lainnya.

Pj Bupati Sarolangun, Arief Munandar ditemui usai membuka rapat mengatakan, bahwa sebanyak 28.500 jiwa atau 10,29 persen penduduk Kabupaten Sarolangun, berada dibawah garis kemiskinan. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Sarolangun berada diperingkat keempat angka kemiskinan kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Ia menjelaskan, terhadap persoalan tersebut berdasarkan hasil rapat dengan berbagai pihak yang dihadiri seluruh Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi, angka kemiskinan di Sarolangun mengalami peningkatan.

“Angka kemiskinan kita (Sarolangun) mengalami peningkatan. Makanya kita harus lebih teliti terhadap persoalan angka-angka ini, kenapa terjadi peningkatan. Yang jelas Saat ini Sarolangun masuk dalam empat besar angka kemiskinan,” kata Arief Munandar.

Untuk itu sebutnya, dilaksanakan rapat koordinasi, bertujuan bagaimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bersinergi dan fokusnya lebih baik lagi. Sehingga segala permasalahan cepat ditanggulangi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Koordinasi antar OPD ini penting dilakukan. Agar kemudian seluruh pihak terkait terhadap persoalan ini (kemiskinan) dapat menemukan formula yang tepat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.

Dengan dikumpulkannya, seluruh OPD dan pihak terkait ujarnya, agar mereka melakukan koordinasi terhadap program pengentasan kemiskinan.

“Kita ingin tahu apa penyebab sehingga angka kemiskinan meningkat, dan apa yang harus dilakukan penanggulangannya,” pungkasnya.


Reporter: Charlez
Editor: Gustav